‎RRI.CO.ID, Lombok Barat - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Nusa Tenggara (NTB) dan Maluku memperkuat soliditas dan meningkatkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat di tengah situasi global yang dinilai semakin tidak menentu. Pesan itu disampaikan Djamari saat menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026.

‎Menurut Djamari, gejolak geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat hingga daerah diminta tetap hadir menjaga ketahanan masyarakat, terutama dalam aspek pelayanan dasar dan stabilitas keamanan.

‎“Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak,” kata Djamari.

‎Ia mengatakan pemerintah berupaya agar dampak krisis global tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui sejumlah program prioritas nasional, mulai dari pembangunan rumah rakyat, pembentukan koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan.

‎Dalam forum tersebut, Djamari juga mengingatkan kepala daerah dan unsur Forkopimda agar tidak hanya fokus pada stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga peka terhadap aspirasi publik serta kondisi sosial masyarakat.

‎Menurut dia, stabilitas daerah tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata, melainkan harus dibangun lewat kehadiran pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan warga.

‎“Pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi seluruh unsur Forkopimda. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir dan masyarakat merasakan perlindungan,” ujarnya.

‎Kegiatan itu dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-regional Nusa Tenggara dan Maluku.