Menteri PKP Tinjau Rusun ASN NTB, Soroti Akses Pelayanan Publik

‎RRI.CO.ID, Lombok Barat - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Nusa Tenggara Barat di Jalan TGH Faesal, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP menyoroti pentingnya kualitas hunian ASN sekaligus kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat.

‎Kunjungan dilakukan bersama jajaran Kementerian PKP dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1. Menteri meninjau langsung fasilitas gedung, unit hunian, hingga area pelayanan publik yang berada di kawasan rumah susun tersebut.

‎Menteri PKP meminta agar ruang pelayanan publik ditempatkan di area yang lebih mudah dijangkau masyarakat. “Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” ujarnya.

‎Rusun ASN NTB dibangun dengan konsep hunian vertikal terpadu atau mixed use development. Lantai satu hingga tiga dimanfaatkan sebagai area perkantoran dan ruang serbaguna, termasuk operasional BP3KP NT 1. Adapun lantai empat hingga delapan digunakan sebagai hunian ASN.

‎Bangunan setinggi delapan lantai itu memiliki 72 unit hunian yang diperkirakan mampu menampung hingga 216 penghuni. Unit terdiri atas 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, dan dua unit ramah difabel.

‎Seluruh unit telah dilengkapi furnitur seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi sehingga siap ditempati. Fasilitas penunjang lain seperti lift, mushola, dan area terbuka juga tersedia di kompleks tersebut. Rusun ini juga mengusung konsep green building untuk mendukung efisiensi dan kenyamanan lingkungan hunian.

‎Menurut Menteri PKP, pembangunan rumah susun ASN menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai, terutama ASN yang bertugas jauh dari daerah asalnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

‎“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” kata Menteri PKP.

‎Rumah Susun ASN NTB diperuntukkan bagi pegawai Kementerian PUPR yang bertugas di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya pegawai dari luar daerah. Pemerintah berharap keberadaan hunian yang terintegrasi dengan area kerja dapat meningkatkan efektivitas kerja ASN sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.