‎RRI.CO.ID, Semarang - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menawarkan potensi besar kawasan Bali-Nusa Tenggara sebagai penopang ketahanan pangan dan energi nasional. Tawaran itu disampaikan dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa, 12 Mei 2026.

‎Forum tersebut dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan itu, Gibran menyoroti pentingnya sinergi antardaerah di tengah tantangan global, terutama dalam menjaga kemandirian pangan dan mempercepat transisi energi.

‎Ia mengatakan wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta penduduk dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Ia meminta seluruh daerah anggota menjadikan swasembada pangan dan energi sebagai prioritas pembangunan.‎

‎“Presiden telah menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan kita. Saya meminta seluruh anggota MPU menjadikan hal tersebut sebagai program prioritas,” kata Gibran.

‎Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub Indah memaparkan sejumlah kekuatan kawasan Bali-Nusra, mulai dari sektor pangan, peternakan, perikanan hingga energi terbarukan. Menurutnya, kolaborasi Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur dapat menjadi motor penguatan ekonomi kawasan sekaligus menopang kebutuhan nasional.

“Komoditas perikanan kami sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian besar kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Indah.

Ia mengatakan NTB saat ini memiliki surplus sejumlah komoditas strategis dan siap membantu daerah lain yang mengalami kekurangan pasokan pangan. Salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut masih membutuhkan tambahan suplai beberapa komoditas.

Selain sektor pangan, Pemerintah Provinsi NTB juga mulai mendorong pengembangan energi terbarukan dan hilirisasi industri tambang. Salah satu yang menjadi perhatian ialah optimalisasi fasilitas smelter milik PT Amman Mineral Internasional yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri dan energi di kawasan timur Indonesia.

‎Wagub menegaskan kerja sama antardaerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata. Pemerintah daerah, kata dia, kini mulai melibatkan akademisi dan perguruan tinggi untuk memetakan ulang potensi tambang dan energi terbarukan di kawasan Bali-Nusra agar menghasilkan program yang lebih terukur.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Menurutnya, kolaborasi Bali, NTB, dan NTT dapat menjadi model kerja sama regional yang berbasis hasil dan inovasi.

“Kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT ini sangat bagus. Saya ingin mendengar bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan kampus dan peneliti untuk menghasilkan inovasi yang lebih terukur,” kata Bima.

Rapat kerja FKD MPU 2026 itu menghasilkan kesepakatan bersama antarprovinsi untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kemandirian pangan, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan sebagai respons terhadap tantangan ekonomi global.