Kinerja Pembangunan NTB Positif, Kemendagri Ingatkan Soal Inflasi dan Pangan

‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan dan perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penilaian ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 yang digelar di Mataram, Kamis, 16 April 2025.

‎Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengatakan indikator pembangunan NTB hingga 2025 menunjukkan tren positif. Ia menilai keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut relatif terjaga.

‎“Kami melihat berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan pemerintah daerah berdampak pada perbaikan indikator pembangunan. Data BPS menunjukkan tren yang cukup baik,” ujarnya.

‎Menurut Restuardy, pertumbuhan ekonomi NTB tetap berada pada jalur positif meskipun mengalami fluktuasi. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama sekaligus memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan. Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan dinilai membaik, tercermin dari tingkat pengangguran terbuka yang berada di bawah rata-rata nasional.

‎Ia menyebutkan, tingkat pengangguran di NTB saat ini berada di kisaran 3 persen. Angka ini lebih rendah dibanding target nasional yang dipatok di bawah 5 persen pada 2027. Meski demikian, pemerintah daerah tetap didorong meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal yang saat ini masih menjadi tantangan.

‎“Kami optimistis NTB mampu berkontribusi signifikan terhadap target nasional, namun penguatan sektor formal perlu terus didorong,” katanya.

‎Selain aspek ekonomi, Kemendagri juga menyoroti perbaikan tata kelola pemerintahan di NTB. Upaya pencegahan korupsi dinilai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya tercermin dari skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025 yang mencapai 79 poin.

‎Capaian tersebut, menurut Restuardy, merupakan hasil kontribusi lintas sektor, mulai dari pengelolaan anggaran, manajemen aparatur sipil negara, hingga pelayanan publik.

‎Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pangan serta kelancaran distribusi, termasuk membuka peluang kerja sama antar daerah.

‎“Ketersediaan dan distribusi pangan harus dijaga. Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah menjadi kunci,” ujarnya.

‎Restuardy menambahkan, Musrenbang 2026 menjadi momentum strategis bagi NTB untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Hal ini mengingat tahun 2027 merupakan titik tengah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

‎“Perencanaan harus lebih tajam agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal,” kata dia.