Mendes Ingatkan Pentingnya Pemerataan Ekonomi Nasional Melalui Desa

RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah pusat menegaskan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi utama pemerataan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 16 April 2026 dengan menyoroti ancaman serius jika desa tidak dikelola secara optimal.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 75.266 desa yang menjadi kunci pembangunan nasional. Namun, dengan jumlah yang sangat besar, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan desa dapat berjalan efektif.

“Kalau satu orang menteri harus mengunjungi seluruh desa, bisa butuh 200 tahun. Artinya, ini tidak mungkin tanpa kolaborasi,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, disampaikan kondisi di Jepang yang kini menghadapi krisis desa. Sebanyak 93,7 persen desa di negara tersebut dilaporkan kosong atau tidak lagi dihuni secara optimal.

Fenomena ini berdampak pada banyaknya rumah kosong, diperkirakan mencapai jutaan unit, bahkan dijual dengan harga sangat murah namun tetap tidak diminati. Urbanisasi besar-besaran membuat penduduk terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka.

Kondisi serupa juga terjadi di Korea Selatan, di mana sekitar 80 persen penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Dampaknya tidak hanya pada desa yang kosong, tetapi juga pada penurunan angka kelahiran dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau desa tidak diurus dengan baik, Indonesia bisa menghadapi situasi yang sama,” jelasnya.

Pemerintah menilai desa memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Di NTB sendiri, tercatat masih terdapat puluhan desa dengan kategori kemiskinan ekstrem.

Melalui program prioritas nasional yang sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan desa diarahkan untuk memperkuat ekonomi dari bawah.

“Kalau ekonomi desa naik, kemiskinan pasti turun. Ini yang menjadi fokus kita bersama,” ujarnya.

Politis PAN ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat desa.

Dengan berbagai program yang digulirkan, pemerintah optimistis desa-desa di Indonesia, termasuk di NTB, dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.