Soroti Mudik 2026, Abdul Hadi Desak Perbaikan Jalan hingga Penataan Terminal
- 14 Apr 2026 06:16 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Abdul Hadi soroti evaluasi mudik Lebaran 2026 di rapat Komisi V DPR RI
- Terminal belum optimal, termasuk Terminal Mandalika di NTB
- Sopir keluhkan terminal semrawut dan tidak jelas titik naik-turun penumpang
- Desakan penataan dan pembenahan fasilitas terminal
- Masalah pelabuhan: kepadatan dan dugaan praktik calo tiket
RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur dan layanan transportasi dalam evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan Basarnas di Gedung DPR RI, Senin 13 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Abdul Hadi menilai masih banyak fasilitas transportasi yang belum berfungsi optimal, terutama terminal. Ia mencontohkan Terminal Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, berdasarkan keluhan para sopir angkutan umum, kondisi terminal masih semrawut dan belum tertata dengan baik. Para sopir bahkan mengaku kebingungan terkait titik naik dan turun penumpang, termasuk untuk bus antarprovinsi.
“Sopir-sopir menyampaikan bahwa kondisi terminal masih krodit. Tidak jelas di mana harus menaikkan dan menurunkan penumpang,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan fasilitas terminal agar operasional transportasi lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Selain terminal, Abdul Hadi juga menyoroti persoalan di pelabuhan, khususnya terkait kepadatan dan kesulitan memperoleh tiket. Ia mengungkapkan adanya dugaan praktik percaloan yang masih terjadi dan merugikan masyarakat.
“Masalah ini sudah pernah kami sampaikan sebelumnya. Kami berharap ada langkah konkret untuk menertibkan praktik percaloan tiket di pelabuhan,” tegasnya.
Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Abdul Hadi menyebut masih banyak ruas jalan rusak dan berlubang, terutama di luar jalan tol.
Ia menilai, meskipun jalan tol sudah memiliki standar pelayanan minimal yang cukup baik, kondisi jalan non-tol justru masih memprihatinkan. Banyak jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah belum mendapatkan penanganan optimal.
“Jalan di luar tol, terutama yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten, masih banyak yang rusak. Ini harus segera diperbaiki,” katanya.
Abdul Hadi pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh terhadap keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia berharap evaluasi mudik tahun ini dapat menjadi dasar perbaikan menyeluruh bagi sistem transportasi nasional ke depan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....