RRI.CO.ID, Mataram - Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah berdampak langsung terhadap keberangkatan jamaah umrah asal Indonesia, termasuk dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah penerbangan transit di wilayah Teluk dilaporkan mengalami penundaan hingga pembatalan, memicu kerugian besar bagi penyelenggara perjalanan ibadah.

Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Wilayah Bali Nusra, H. Zamroni, mengatakan sejak akhir bulan lalu mulai terjadi gangguan penerbangan bagi jamaah yang menggunakan maskapai dengan rute transit di kawasan terdampak konflik.

“Sejak tanggal 28, ada beberapa jamaah yang tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia karena menggunakan pesawat transit melalui Qatar, Oman, Kuwait, dan wilayah Teluk lainnya,” ujar Zamroni saat dihubungi RRI via handphonenya, Senin 2 Maret 2026.

Menurutnya, maskapai yang terbang langsung dari Indonesia seperti Garuda Indonesia, Saudia, serta penerbangan dari Kuala Lumpur seperti Batik Air dan AirAsia masih beroperasi normal tanpa penundaan berarti.

“Ini menjadi kabar baik karena penerbangan direct relatif aman dan tidak ada pembatalan,” katanya.

Namun, persoalan muncul pada jamaah yang telah memesan tiket melalui maskapai transit, terutama Emirates. Zamroni menyebut terjadi penundaan bahkan pembatalan penerbangan dari Jakarta yang berdampak pada jadwal keberangkatan jamaah.

Dampak paling signifikan dirasakan pada sektor akomodasi. Sejumlah penjual hotel di Makkah dan Madinah, kata dia, telah mengeluarkan pemberitahuan bahwa pemesanan kamar yang sudah terkonfirmasi tidak dapat dibatalkan maupun dijadwal ulang.

“Kalau pesawat batal dan kamar tidak terpakai, itu hangus. Tidak bisa refund dan tidak bisa reschedule. Ini kerugian besar bagi travel,” jelasnya.

Situasi semakin kompleks setelah muncul imbauan dari pemerintah agar keberangkatan jamaah umrah ditunda sementara waktu. Padahal, Ramadan merupakan musim puncak pelaksanaan umrah, dengan estimasi sekitar 60 persen jamaah berangkat pada periode tersebut.

“Kalau ditunda, tiket pesawat bisa kena penalti besar. Hotel hangus. Visa yang sudah dicetak juga tidak bisa dikembalikan. Biaya visa saja bisa mencapai sekitar Rp2,5 juta per orang,” jelasnya.

Zamroni mengungkapkan sebagian jamaah memilih membatalkan keberangkatan karena khawatir terhadap situasi keamanan. Pihak travel, lanjut dia, tidak dapat memaksa keputusan jamaah, namun konsekuensi biaya tetap harus ditanggung.

“Ini menjadi dilema. Jamaah bertanya apakah harus mengikuti arahan pemerintah atau tetap berangkat. Kalau membatalkan, ada konsekuensi biaya karena visa sudah terbit, tiket sudah issued, dan hotel sudah dibayar,” katanya.

AMPHURI, lanjutnya, telah berkoordinasi secara intensif dengan pengurus pusat untuk menyusun surat kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri dan otoritas haji, guna meminta kejelasan solusi.

“Kami berharap ada kebijakan yang bisa memberikan solusi, misalnya maskapai memberikan refund 100 persen, visa bisa dikembalikan, atau pemerintah membantu melobi pihak hotel agar dana jamaah tidak hangus,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa solusi konkret, kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan finansial berat bagi penyelenggara umrah serta ketidakpastian bagi jamaah yang telah merencanakan ibadah di Tanah Suci.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hingga kini, asosiasi masih menunggu perkembangan situasi dan kebijakan lanjutan dari pemerintah, sembari terus berkomunikasi dengan maskapai dan mitra penyedia layanan di Arab Saudi guna meminimalkan kerugian jamaah.