KBRN, Mataram: Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Haji Abdul Hadi, menyampaikan komitmen kuat DPR bersama pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrem di Indonesia. Program besar ini ditargetkan mencakup hingga 3 juta unit rumah hingga tahun 2026 mendatang.

Menurut Haji Abdul Hadi, upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap, dengan lonjakan signifikan pada 2026.

“Tahun 2025 memang masih sedikit karena masa transisi, tapi di 2026 kita siapkan peningkatan sekitar 10 kali lipat. Targetnya bisa 400 ribu sampai 500 ribu rumah yang akan diselesaikan,” ungkapnya, Jumat (17/10) di Mataram.

Ia menjelaskan, penyediaan rumah tersebut difokuskan bagi masyarakat yang tidak mampu, bahkan yang termasuk dalam data kemiskinan ekstrem versi BPS dan pemerintah. “Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa, untuk mendata rumah-rumah masyarakat yang memang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, kata Haji Abdul Hadi, program utama yang digunakan adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di mana masyarakat juga dilibatkan secara aktif. Bantuan yang diberikan pemerintah mencakup sekitar Rp 20 juta per rumah, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang.

“Ini memang bantuan stimulan, jadi ada swadaya dari masyarakat juga. Tapi pemerintah hadir memberikan dorongan kuat agar rumah layak huni bisa segera dimiliki masyarakat miskin,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan menggandeng para pengembang properti. “Sudah ada puluhan triliun yang dialokasikan untuk program rumah subsidi. Ini juga akan berjalan lancar kalau pelaksanaan UU Perumahan benar-benar diterapkan, termasuk kewajiban developer membangun rumah subsidi dengan perbandingan 1:2 atau 1:3 dari pembangunan rumah mewah,” imbuhnya.

Terkait daerah pemilihan Haji Abdul Hadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), ia menyampaikan bahwa sekitar 2.000 hingga 5.000 unit rumah akan diupayakan masuk dalam program bantuan perumahan. “Saya dan Pak Mory sebagai wakil dari NTB di Komisi V tentu akan terus perjuangkan ini. NTB tetap menjadi perhatian,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan infrastruktur di NTB, khususnya penanganan banjir akibat luapan sungai dan banjir rob yang sering terjadi di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram. “Ada beberapa sungai besar seperti Sungai Ancar dan Sungai Babak yang saat hujan deras meluap dan merendam pemukiman warga. Pemerintah pusat sudah mulai merespons, tapi kita perlu percepat,” katanya.

Wilayah yang terdampak banjir rob seperti Bintaro, Mapak, hingga Labuan Haji juga menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya penanganan berbasis konstruksi tahan abrasi dan model pengerukan yang ramah lingkungan, meskipun biaya pelaksanaannya cukup besar.

“Model ini memang mahal, tapi harus kita dorong bersama. Jangan sampai masyarakat terus-menerus jadi korban,” pungkas Haji Abdul Hadi.