RRI.CO.ID, Lombok Barat - Isu beredarnya Surat Peringatan (SP) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat akhirnya mendapat klarifikasi tegas dari Satgas Koordinasi Program Makan Bergizi (MBG) Kabupaten Lombok Barat. Hingga saat ini, dipastikan belum ada satu pun SPPG di Lombok Barat yang menerima surat peringatan resmi.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Barat sekaligus Satgas Koordinasi MBG, H. Saepul Akhkam, menegaskan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi bersama para ahli gizi SPPG di Kecamatan Narmada, Selasa, 10 Februari 2026.

“Alhamdulillah, hasil koordinasi kami dengan Koordinator Wilayah MBG memastikan belum ada SPPG di Lombok Barat yang mendapatkan Surat Peringatan,” katanya.

Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya isu bahwa sejumlah SPPG di NTB menerima SP 1 dari Satgas MBG Provinsi. Akhkam menjelaskan, evaluasi yang dilakukan sejauh ini masih bersifat pembinaan umum, terutama pasca kejadian keracunan beberapa waktu lalu.

“Kalau pun ada teguran, sifatnya masih pembinaan untuk meningkatkan kualitas dapur, seperti penyesuaian ruang dapur agar sesuai standar Badan Gizi Nasional,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti, Satgas Kabupaten berharap prosesnya dilakukan secara cepat dan terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di tengah pelaksana program.

Lebih lanjut, Akhkam menekankan agar seluruh SPPG tetap memusatkan perhatian pada kualitas gizi makanan. Karena itu, rapat koordinasi ini menghadirkan Dinas Kesehatan PPKB Lombok Barat dan BBPOM Mataram sebagai narasumber utama.

“Kita ingin menu makanan tidak hanya memenuhi kecukupan gizi, tetapi juga aman dan dikonsumsi dengan lahap oleh penerima manfaat,” tegasnya.

Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari Gusti Ayu Kade Widya Diastini, selaku Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, rapat koordinasi menjadi ruang penting untuk menyegarkan kembali pemahaman teknis para ahli gizi.

“Walaupun mereka sudah terdidik secara profesional, forum ini penting untuk mengingatkan kembali pemilihan menu yang proporsional dan sesuai dengan angka kecukupan gizi dalam petunjuk teknis,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar aspek keamanan pangan tidak diabaikan, mulai dari kualitas bahan baku hingga pemilihan vendor penyedia makanan olahan.

“Ahli gizi harus patuh pada aturan baku. Jangan sembarang menerima bahan yang tidak layak, minimal pastikan kualitas dan masa kedaluwarsanya,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh 95 ahli gizi dari 98 SPPG yang beroperasi di Lombok Barat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta menghadirkan narasumber dari BBPOM Mataram Sri Dewi Puspita, Wine Frida Dwipurwani dari Dinas Kesehatan PPKB Lombok Barat, dan Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Lombok Barat.