RRI.CO.ID, Mataram - Sebanyak 670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah beroperasi. Namun, dari total tersebut hampir 70 persen atau sekitar 469 dapur MBG tidak memenuhi standar dan telah diberikan surat peringatan pertama (SP1) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani, mengatakan prosedurnya setelah menerima SP1 harus segera ditindaklanjuti tujuh hari setelah menerima surat. Jika tidak diperbaiki, dapur MBG tersebut terancam ditutup permanen. 

 “Prosedurnya jelas. SP1 diberikan, tujuh hari tidak ada perbaikan naik SP2. Tujuh hari berikutnya tetap tidak ada perubahan, dapur SPPG ditutup,” kata Gani di Mataram, Senin, 9 Februaru 2026.

Asisten I Setda NTB itu mengakui sebagian besar dapur saat ini baru menerima teguran lisan. Namun mekanisme sanksi tertulis dipastikan segera berjalan seiring hasil evaluasi BGN.

Meski BGN menyebut angka hampir 70 persen, Pemerintah Provinsi NTB belum merinci secara terbuka daftar dapur bermasalah. Namun Pemprov mengakui persoalan yang dihadapi cukup serius.

Fathul Gani menyebut masalah terbesar berada pada aspek infrastruktur. Sekitar 238 dapur atau 36 persen temuan bermasalah pada bangunan dan fasilitas fisik. Selain itu, persoalan manajemen organisasi tercatat pada 72 dapur atau 11 persen, administrasi dan tata kelola 101 dapur atau 15 persen, serta masalah SDM, mutu gizi, dan kepatuhan terhadap standar operasional.

“Kebanyakan memang di bangunan dan standar infrastruktur. Ini sejalan dengan temuan BGN,” ujarnya.

Ironisnya, persoalan itu muncul di tengah ambisi menjadikan SPPG sebagai unit layanan profesional yang ditopang sumber daya manusia andal. Fathul Gani mengungkapkan, lebih dari 1.600 mitra MBG termasuk yayasan dan unsur Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) telah dipanggil dan diminta bersikap terbuka.

“Kalau ada kesalahan, laporkan. Jangan ditutup-tutupi. Ini menyangkut gizi anak-anak,” katanya.

Evaluasi terhadap 469 dapur penerima SP1, menurut dia, tidak hanya menyasar mitra pelaksana. Aparatur daerah dan petugas pendamping juga akan ikut diperiksa. 

“Bukan hanya pelaku yang dievaluasi. Aparat daerah dan petugas evaluasi juga akan kami evaluasi. Ada mekanismenya,” ujarnya.

Meski ancaman penutupan mengemuka, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tidak akan lepas tangan. MBG dinilai bukan sekadar program gizi, tetapi juga penggerak ekonomi daerah. 

Hingga 1 Februari 2026, tercatat 670 SPPG aktif di NTB dengan serapan 31.509 tenaga kerja lokal dan melibatkan 2.719 pemasok, mulai dari koperasi, BUMDes, UMKM, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

“Ini program nasional dengan dampak ekonomi besar. Tapi standar tetap harus ditegakkan,” kata Gani.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha meminta Dinas Kesehatan daerah lebih selektif dalam menerbitkan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Permintaan itu disampaikan setelah ditemukan ratusan dapur MBG di NTB yang dinilai tidak layak.

“Keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh pemenuhan standar, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang akuntabel,” ujar Dadang di Mataram.