RRI.CO.ID, Mataram - Anggota Komisi IX DPR RI, Haji Muazzim Akbar, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) guna memastikan kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Muazzim mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 672 SPPG yang telah beroperasi di NTB. Seluruh SPPG tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaan program pemberian makan bergizi tidak menemui kendala maupun menimbulkan keluhan dari para penerima manfaat.

“Dari 672 SPPG yang sudah berjalan, tentu kita evaluasi. Kita tidak ingin dalam perjalanannya masih ada hambatan atau keluhan, terutama dari anak-anak kita di sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Muazzim, Jumat 6 Februari 2026 kepada wartawan di Mataram.

Sebagai langkah pengawasan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan teguran kepada sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar. Salah satu mekanisme baru yang diterapkan adalah kewajiban SPPG mengirimkan foto dan rincian menu makanan kepada BGN sebelum dilakukan pengiriman.

“Sekarang ini, setiap SPPG sebelum delivery harus memotret menu yang akan dibagikan dan mengirimkannya terlebih dahulu. Kalau sudah di-ACC oleh BGN, baru boleh di-delivery. Supaya tidak sembarang, misalnya hanya tempe atau telur saja,” katanya.

Menurut Muazzim, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa program makan bergizi bukan sekadar mengenyangkan, melainkan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat sesuai standar yang ditetapkan BGN.

Sebagai mitra kerja BGN di Komisi IX DPR RI, Muazzim juga aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan langsung di berbagai daerah di NTB. Ia menegaskan bahwa SPPG yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi tegas.

“Kalau ada pelanggaran, kita beri teguran. Kalau mengulang lagi, kita hentikan sementara. Masih mengulang, kita tutup. Jadi dua kali, bukan tiga kali,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan program selama bulan Ramadan, Muazzim memastikan distribusi makanan tetap berjalan tanpa pengurangan jumlah penerima maupun kualitas gizi. Namun, teknis penyaluran disesuaikan dengan kondisi puasa.

Untuk pondok pesantren dan sekolah berbasis Islam, makanan akan diantarkan sore hari menjelang waktu berbuka. Sementara itu, sekolah dengan siswa non-Muslim tetap menerima makanan pada siang hari, dan balita serta ibu hamil atau menyusui tetap menerima makanan pagi hari seperti biasa.

"Tidak ada yang dikurangi. Semua tetap kita kasih. Walaupun libur, tetap kita antarkan,” katanya.

Adapun bentuk makanan selama Ramadan disesuaikan, yakni makanan kering yang cocok untuk berbuka puasa, seperti kurma dan makanan ringan bergizi lainnya, dengan tetap mengacu pada standar dan anggaran yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.