RRI.CO.ID, Mataram - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan Surat Peringatan pertama (SP1) kepada mayoritas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Teguran itu diberikan karena dapur belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menyebut hampir 70 persen dapur MBG di NTB telah menerima SP1. “Sebagian besar belum memenuhi standar,” kata Dadang saat rapat koordinasi MBG di Bank NTB Syariah, Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut Dadang, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh pemenuhan standar, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang akuntabel. Setiap dapur MBG idealnya memiliki dukungan anggaran sekitar Rp1,2 miliar agar dapat beroperasi sesuai ketentuan.

BGN pun meminta Dinas Kesehatan lebih selektif dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Penerbitan SLHS harus benar-benar cermat, karena ini menyangkut keamanan pangan,” ujarnya.

Dadang menjelaskan, satu dapur MBG membutuhkan 47 tenaga kerja relawan dengan upah Rp100 ribu per hari untuk dua jam kerja. Jika dikonversi, penghasilan bulanan setara sekitar Rp2,4 juta atau sesuai Upah Minimum Regional NTB. 

Program MBG sendiri dirancang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik SMA sebagai strategi pencegahan stunting secara komprehensif. Dari sisi pembiayaan, anggaran MBG ditetapkan Rp15 ribu per orang per hari. 

Anggaran tersebut mencakup bahan baku, biaya operasional, serta insentif bagi mitra dan yayasan pengelola. Untuk menjaga mutu dan transparansi, pemerintah daerah bersama Satgas MBG menyiapkan portal menu harian yang dapat dipantau secara langsung.

Dadang menekankan pentingnya pembaruan dan sinkronisasi data Dapodik agar seluruh sasaran program terlayani optimal. Ia juga menyoroti efek berganda ekonomi MBG melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan permintaan bahan pangan daerah.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan koordinasi perdana antara Pemerintah Provinsi NTB dan BGN berjalan baik. Program MBG yang merupakan arahan Presiden RI, menurut Iqbal, kini telah menjadi rujukan internasional dan disebut sebagai program terbesar kedua di dunia setelah India.

“Pelaksanaan MBG di NTB menunjukkan perkembangan positif, dengan hampir dua juta penerima manfaat dan 670 SPPG aktif yang melampaui target,” kata Iqbal. 

Ia menilai program ini juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.