RRI.CO.ID, Mataram - Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengatakan kunjungannya ke NTB bertujuan melakukan brainstorming bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Gubernur NTB dan jajaran terkait.

“Ini luar biasa. Kita bisa rapat bersama Forkopimda. Intinya, sinergi ini terjalin dengan sangat baik agar pelaksanaan MBG benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat,” kata Dadang di Mataram, Rabu, 4 Februari 2026.

Menurutnya, melalui sinergi lintas sektor, program MBG diharapkan menjangkau seluruh kelompok sasaran, mulai dari balita, anak usia sekolah, hingga siswa SMA. Ia menegaskan, BGN akan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum berjalan maksimal.

“Yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum standar kita perbaiki. Mitra yang belum memenuhi standar kita beri kesempatan untuk meningkatkan kualitas,” ujarnya.

Dadang juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, keterbatasan jumlah siswa di daerah terpencil tidak boleh menjadi alasan terhambatnya layanan MBG.

“Masyarakat terpencil harus menjadi perhatian. Sekolahnya mungkin hanya 100 sampai 300 siswa, tapi tetap harus terlayani. Ke depan, sasaran juga akan diperluas termasuk lansia di wilayah terpencil,” katanya.

Terkait pelaksanaan MBG selama Ramadan, Dadang memastikan tidak ada kendala. Menu bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa akan disesuaikan.

“Untuk daerah mayoritas Muslim, makanan bisa dalam bentuk kering untuk dibawa pulang, seperti telur, roti, atau buah, dengan nilai yang sama. Yang tidak berpuasa tetap menerima seperti biasa,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan evaluasi yang dilakukan BGN memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan MBG di daerahnya, dari hulu hingga hilir.

“Kita menerima penjelasan yang sangat mencerahkan. Semua satgas kabupaten, kota, provinsi, kepala dinas terkait, hingga Forkopimda hadir. Ini membuat persepsi kita sama,” kata Iqbal.

Iqbal menyebutkan NTB telah melampaui target awal pembangunan dapur MBG. Dari target 600 dapur, saat ini telah terbangun sebanyak 670 dapur layanan.

“Sekarang kita masuk fase konsolidasi. Artinya memastikan semua praktik dan standar benar-benar terpenuhi. Di sinilah fungsi pemantauan dan pengawasan,” ujarnya.

Selain konsolidasi, pemerintah daerah juga akan melakukan ekspansi untuk menjangkau warga yang belum terdata sebagai penerima manfaat. “Saya sendiri masih menemukan masyarakat di pelosok yang belum menerima MBG. Ini yang akan kita perbaiki,” kata Iqbal.

Ia juga meminta dukungan media untuk menyukseskan program tersebut. Menurutnya, MBG tidak hanya menyasar perbaikan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

“Bayangkan, sekitar Rp5,7 triliun per tahun beredar dari satu program ini saja. Edukasi publik penting agar masyarakat memahami manfaat besar program ini,” ujar Iqbal.