Ketua MBG Lotim Klarifikasi Insiden Susu di Kembangsari

RRI.CO.ID, Lombok Timur: Ketua Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Timur, Agamawan, memberikan klarifikasi terkait insiden yang sempat terjadi di wilayah Kembangsari dan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa hasil investigasi lapangan menunjukkan persoalan tersebut dipicu oleh kurangnya edukasi konsumsi, bukan semata-mata karena kualitas produk.

“Dari hasil investigasi kami, susu kedelai yang seharusnya segera diminum justru dibawa pulang oleh siswa. Akibatnya, susu tersebut dikonsumsi setelah melewati batas waktu kelayakan,” jelas Agamawan.

Selain faktor penanganan di tingkat sekolah, Agamawan juga mengungkap adanya kendala pada pihak mitra penyedia. “Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memperketat seleksi dan pengawasan terhadap mitra penyedia ke depan,” tegasnya.

Insiden tersebut sempat viral di media sosial setelah seorang wali murid mengeluhkan kondisi susu pada menu MBG yang diterima anaknya. Dalam unggahan video pada Facebook yang terlihat susu menggumpal dan tidak lagi cair seperti susu pada umumnya.

Pemilik akun menyebut tekstur susu tersebut mirip slime, mainan anak-anak yang lengket dan kenyal. Wali murid juga mempertanyakan kelayakan konsumsi produk tersebut.

Kejadian itu telah ditindaklanjuti dan diklarifikasi oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan penyebab perubahan tekstur susu sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.

Sementara itu, Agamawan juga memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Lombok Timur. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 213 SPPG telah terdaftar dalam sistem MBG, melampaui target awal yang hanya 159 unit.

Meski demikian, sekitar 40 SPPG masih berada dalam tahap persiapan operasional dan menghadapi kendala teknis, terutama terkait akun sistem yang belum aktif. “Sebagian SPPG masih dalam proses persiapan karena akun sistemnya belum aktif. Ini terus kami dorong agar segera tuntas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agamawan menyoroti tantangan validasi data penerima manfaat yang bersumber dari sinkronisasi sejumlah basis data nasional, seperti Dapodik, EMIS, dan BKKBN. Menurutnya, dengan adanya tiga kali revisi petunjuk teknis di tingkat pusat, fokus utama saat ini adalah memastikan akurasi data penerima manfaat tambahan pada tahun 2026.

“Kami saat ini fokus memastikan data benar-benar akurat, terutama untuk kategori tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penjaga sekolah yang akan masuk dalam skema penerima manfaat MBG 2026,” pungkasnya.