KBRN, Mataram: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram memberi bimbingan teknis kepada bendahara Satker di bawah KPPN Mataram tentang implementasi Pengunaan UP melalui Digipay Satu. Digipay ditujukan untuk memberdayakan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat.
KPPN Mataram mencatat ada 500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB yang sudah tergabung ke dalam Marketplace. Loka pasar ini menjadi tujuan implementasi dari praktik Digipay. Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah selaras dengan kemudahan mendaftar di Marketplace seperti mendaftar menggunakan Surat Izin Usaha.
Menurut Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Mataram Bandung Sapardi, terdapat perbedaan antara ePurchasing dengan belanja produk UMKM di Marketplace. ePurchas lebih kepada praktik proses pelelangan dengan menggunakan SPN. Sedangkan belanja produk UMKM di Marketplace ditempuh melalui vendor kecil yakni UMKM dan menggunakan Uang Persediaan (UP).
“Ada food, ada Alat Tulis Kantor, ada suvenir,” Kata Bandung kepada Radio Republik Indonesia Mataram dan TVRI NTB di tengah acarara Implementasi Penggunaan UP Melalui Digipay Satu Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM dan Press Release APBN Bulan Februari 2024 di Aula KPPN Mataram, Rabu (21/2/2024).
Bandung mengatakan, peserta Bimtek adalah bendahara Satker yang diharapkan segera mengimplementasikan penggunaan UP Melalui Digipay Satu. Penggunaan Digipay dapat memberdayakan UMKM sekaligus menjalan prinsip akuntabilitas. Sehingga KPPN Mataram berkewajiban memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan Digipay marketplace. Sejalan pula dengan dorongan KPPN mengenai cashless dalam penyelenggaraan pemanfaatan Uang Persediaan.
“Agar dapat membelanjakan uang pesediaan melalui marketplace dalam rangka pembayaran. Misalnya, konsumsi untuk rapat atau sosialisasi bisa lewat marketplace. Dimana Tim KPPN membuka market dan memilih vendor yang sudah terdaftar dan membuka pemesanan serta pembayaran,” kata Bandung.
Bandung menyatakan, KPPN Mataram terus mendorong seluruh vendor agar aktif dapat bergabung. Dorongan itu menandai terbukanya kesempatan bagi setiap UMKM yang belum terdaftar untuk mendaftar. Denan harapan akan digunakan seluruh Satker di bawah KPPN Mataram. Memasuki 2024, jumlah UMKM baru yang sudah mendaftar mencapai 50 UMKM.