Pemkab Lotim Perkuat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai unsur terkait. Penguatan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk membahas pembagian wilayah binaan Genting Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

Rapat yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa, 1 September 2026, dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur. Pertemuan tersebut membahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur.

Pembagian wilayah binaan diharapkan tidak hanya menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person in charge (PIC) dari setiap OPD dan unsur terkait di wilayah masing-masing. Keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi, memastikan pemantauan berjalan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan informasi dan tindak lanjut program meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat maupun kegiatan.

Wakil Bupati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, terutama dalam penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan secara berkelanjutan. Dukungan operasional juga perlu diperkuat melalui ketersediaan logistik, pemberian insentif, serta koordinasi rutin di tingkat wilayah.

" Dalam Program Genting, intervensi dilakukan melalui pendekatan spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik mencakup bantuan nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT) maupun bahan pangan mentah yang kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun," ucapnya.

Sementara itu, intervensi sensitif meliputi perbaikan infrastruktur dasar, seperti bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, pembangunan jamban sehat, hingga pembangunan jembatan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Pendampingan juga dilakukan melalui penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Wakil Bupati menegaskan bahwa prinsip utama Program Genting adalah gotong royong. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar setiap intervensi dapat berjalan terpadu dan menjangkau keluarga yang membutuhkan.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” katanya

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB. Posisi tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya penanganan stunting.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk komitmen memperkuat pencegahan dan penurunan stunting hingga tingkat sasaran. Namun, ia menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur.

" Pembaruan dan pelaporan data BOKB diharapkan segera dilakukan ke tingkat pusat sehingga data yang tercatat dapat sesuai dengan kondisi aktual di daerah. Capaian Program Genting yang telah mencapai 81 persen juga diharapkan terus ditingkatkan, terutama dalam memastikan bantuan tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi penerima sesuai tujuan program," ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur Muksin menjelaskan Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau anak di bawah usia dua tahun, serta anak yang mengalami stunting. " Pendampingan diberikan melalui edukasi, intervensi, dan bantuan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga," katanya.

Berdasarkan target pemerintah pusat melalui BKKBN, jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.

Adapun intervensi yang telah diberikan mencakup edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, intervensi air bersih kepada 394 KRS, intervensi jamban sehat kepada 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.

Pemkab Lombok Timur berharap berbagai intervensi tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat. Bantuan nutrisi diharapkan diberikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, sementara intervensi air bersih, jamban sehat, dan rumah layak huni terus diperluas.