RRI.CO.ID, Dompu – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu daerah dengan ancaman gigitan ular tertinggi di Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis yang masih didominasi lahan kosong, area persawahan, dan perbukitan dengan habitat ular berbisa mematikan, membuat masyarakat setempat harus ekstra waspada.

Ancaman tersebut diperparah dengan keterbatasan ketersediaan Serum Anti Bisa Ular (SABU) di fasilitas layanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah mengungkapkan, setiap tahun pihaknya hanya menerima alokasi sebanyak 50 vial SABU.

“Jika berkaca pada tahun sebelumnya, jumlah tersebut tidak mencukupi dan tidak sebanding dengan kasus gigitan ular yang terjadi di Dompu,” ujarnya, Rabu, 18 Februari 2026.

Menurutnya, tingginya kasus gigitan ular di Dompu dipengaruhi oleh kondisi alam yang masih alami dan belum sepenuhnya terkelola.

Habitat ular, termasuk yang berbisa mematikan, masih banyak ditemukan di area perkebunan, ladang, hingga permukiman warga yang berbatasan langsung dengan lahan kosong.

Ironisnya, pengadaan serum yang sangat dibutuhkan itu tidak dianggarkan melalui APBD Kabupaten Dompu.

Puluhan vial SABU yang tersedia saat ini diperoleh berkat dukungan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang alat kesehatan.

Omiyati mengaku khawatir jika ke depan Pemerintah Pusat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan daerah, mengingat banyaknya permintaan dari wilayah lain yang juga mengalami kasus serupa.

“Kami sangat bergantung pada alokasi pusat melalui DAK. Sementara setiap kali kami mengusulkan anggaran pengadaan obat-obatan dasar, terutama vaksin dan serum melalui APBD, belum pernah terpenuhi,” jelasnya.

Keterbatasan stok SABU ini menjadi perhatian serius, mengingat gigitan ular berbisa memerlukan penanganan cepat dan tepat untuk mencegah risiko kematian maupun kecacatan permanen.

Dinas Kesehatan pun berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pengadaan obat-obatan vital seperti serum anti bisa ular dapat menjadi prioritas anggaran, demi keselamatan masyarakat di wilayah yang tergolong rawan tersebut.