RRI.CO.ID, Lombok Timur - Sebanyak sepuluh satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur diresmikan program revitalisasinya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti. Minggu, 17 Mei 2026. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, revitalisasi dilakukan pada SDN 3 Montong Betok, SDN 2 Rakam, SMPN 5 Sikur, dan SMPN Satap 2 Pringgabaya.

Sementara untuk jenjang menengah atas, kejuruan, dan sekolah luar biasa, gedung baru hasil revitalisasi juga diresmikan di SMAN 1 Montong Gading, SMAN 1 Sukamulia, SMKN 1 Selong, SMKN 1 Sikur, serta SLBN 1 Lombok Timur dan SLBN 2 Lombok Timur. Peresmian program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang mengusung tema “Wujudkan Sekolah Asri” tersebut berlangsung di halaman SMKN 1 Sikur.

Dalam kegiatan itu, Mendikdasmen didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik serta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal. Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap antusias menghadiri kegiatan meskipun dilaksanakan pada hari libur.

Ia menjelaskan, program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendukung visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia unggul, sehat, dan berdaya saing melalui sektor pendidikan. Sebagai bentuk komitmen tersebut, pada tahun anggaran 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan bantuan revitalisasi.

" Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan bantuan revitalisasi fisik lebih dari Rp527 miliar untuk 531 sekolah di Provinsi NTB. Rinciannya meliputi 69 satuan PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, 17 SMK, 20 SLB, dan 11 PKBM/SKB," ujarnya.

Ia mengakui keterbatasan anggaran negara menyebabkan antrean panjang dalam realisasi pembangunan sekolah di berbagai daerah. Meski demikian, pemerintah terus berupaya memperluas cakupan program revitalisasi.

“Tahun 2025 kita sudah berhasil membangun 16.167 satuan pendidikan secara nasional,” ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, saat ini menargetkan pembenahan awal terhadap 11.744 sekolah pada tahun anggaran berjalan. Jumlah itu diperkirakan meningkat setelah adanya tambahan pagu anggaran.

“Kami mengajukan anggaran biaya tambahan sesuai arahan Presiden untuk 60.000 sekolah,” katanya.

" Jika usulan tambahan anggaran tersebut disetujui, maka total target pembangunan dan perbaikan sekolah secara nasional akan mencapai 71.744 unit hingga beberapa tahun ke depan," imbuhnya.

Abdul Mu’ti menjelaskan, skema pembangunan tetap menggunakan pola swakelola, di mana dana dikirim langsung ke rekening sekolah tanpa melalui kontraktor. Kepala sekolah diberikan kewenangan penuh sekaligus tanggung jawab terhadap mutu pembangunan.

Menurutnya, sistem tersebut terbukti lebih cepat, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta meningkatnya aktivitas usaha kecil di sekitar proyek. Selain itu, pemerintah pusat juga memprioritaskan perbaikan sekolah yang rusak akibat bencana alam, khususnya di Pulau Sumatra serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

“Di akhir tahun 2028 semua sekolah yang rusak InsyaAllah selesai dibangun pemerintah,” katanya.