RRI.CO.ID, Lombok Timur - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lombok Timur masih berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, M. Nurul Wathoni mengatakan seluruh proses penerimaan siswa baru dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memastikan proses PPDB berjalan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).

“Penerimaan siswa baru sudah ada juknis dan juklak dari kementerian, kemudian kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami juga menyiapkan surat edaran terkait pencegahan pungli agar proses penerimaan berjalan sesuai aturan,” ujarnya Senin, 11 Mei 2026.

M. Nurul Wathoni menjelaskan, sistem zonasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan PPDB. Pasalnya, terdapat sejumlah sekolah yang memiliki minat tinggi dari masyarakat, sementara kapasitas penerimaan siswa terbatas.

Ia mencontohkan, ada sekolah dasar yang hanya diperbolehkan menerima dua rombongan belajar (rombel), sedangkan jumlah pendaftar melebihi kapasitas tersebut. Kondisi ini kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat yang ingin anaknya masuk ke sekolah tertentu.

“Kadang masyarakat ingin ditambah menjadi tiga rombel, tetapi aturan sudah mengatur jumlahnya. Ini yang menjadi tantangan kami,” katanya.

Menurutnya, masyarakat masih memiliki pandangan bahwa sekolah tertentu lebih unggul dibanding sekolah lainnya. Padahal, sekolah di wilayah lain juga memiliki kualitas dan prestasi yang tidak kalah baik.

Karena itu, Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui para guru dan pihak sekolah agar orang tua memahami sistem zonasi yang berlaku. “Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekarang tidak bisa lagi hanya mengikuti keinginan sendiri, tetapi harus mengikuti aturan zonasi,” jelasnya.

Selain itu, M. Nurul Wathoni menilai sekolah-sekolah yang masih kurang diminati masyarakat perlu terus berbenah dan meningkatkan kualitas agar mendapatkan kepercayaan publik. Ia menyebut sekolah-sekolah di pedesaan menjadi yang paling terdampak karena jumlah siswa baru yang terbatas serta adanya persaingan dengan pondok pesantren yang memiliki strategi tersendiri dalam menarik peserta didik.

Terkait sekolah dengan jumlah siswa yang sangat minim, Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi. Bahkan, ada beberapa sekolah yang terpaksa ditutup sementara karena tidak aktif dan kekurangan peserta didik. “Termasuk ada sekolah yang siswanya sangat sedikit, bahkan lebih banyak gurunya. Itu menjadi bahan evaluasi kami,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada sejumlah sekolah untuk tetap beroperasi sebelum dilakukan penggabungan dengan sekolah lain. Terdapat sekolah dasar yang berada dalam satu jalur di wilayah Selong dan sempat direncanakan untuk digabung. Namun setelah diberikan waktu, sekolah tersebut ternyata masih mendapatkan siswa baru sehingga tetap dipertahankan.

“Kami tetap memberikan kesempatan karena ada pertimbangan keberadaan guru dan pemenuhan beban kerja sertifikasi. Ternyata dalam beberapa bulan masih ada penerimaan siswa baru,” ucapnya.