RRI.CO.ID, Mataram - Kebijakan baru datang dari Uni Eropa yang berpotensi mengubah arah industri smartphone secara global. Mulai tahun 2027, semua smartphone dan tablet baru yang dipasarkan di kawasan tersebut diwajibkan memiliki baterai yang dapat dilepas dan diganti oleh pengguna. Aturan ini menjadi bagian dari upaya besar dalam mendorong keberlanjutan serta memperkuat hak konsumen terhadap perangkat yang mereka miliki.

Dilansir dari The Olive Press dan TechRadar, regulasi ini menekankan bahwa baterai harus bisa diganti dengan mudah tanpa alat khusus yang rumit, atau setidaknya alat tersebut disediakan secara resmi. Tujuannya jelas, agar pengguna tidak perlu bergantung sepenuhnya pada layanan servis dan bisa memperpanjang perangkat mereka sekaligus mengurangi limbah elektronik.

Namun, aturan ini ternyata tidak berlaku mutlak untuk semua perangkat. Berdasarkan laporan TechRadar, ada pengecualian yang cukup penting. Smartphone tidak wajib memiliki baterai yang bisa dilepas langsung oleh pengguna jika memenuhi dua syarat utama, yaitu baterai mampu mempertahankan minimal 80 persen kapasitas setelah 1.000 siklus pengisian, serta memiliki standar ketahanan minimal IP67. Dengan kata lain, jika dua kriteria ini terpenuhi, produsen masih diperbolehkan mempertahankan desain baterai tanam.

Jadi, desain premium dengan bodi rapat, tipis, dan tahan air tetap bisa dipertahankan tanpa melanggar aturan. Hal ini membuka ruang kompromi antara inovasi desain dan tuntutan regulasi, sehingga tidak semua ponsel harus kembali ke model lama dengan penutup belakang yang mudah dibuka.

Sementara itu, melalui adalah situs resmi dari Right to Repair Europe menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari gerakan “right to repair”. Konsumen diharapkan memiliki kontrol lebih besar untuk memperbaiki perangkat sendiri tanpa hambatan teknis yang disengaja.

Dari sisi industri, dampaknya diperkirakan cukup luas. Beberapa produsen besar kemungkinan harus menyesuaikan sebagian lini produknya agar memenuhi standar baru di pasar Eropa. Bahkan, kebijakan ini berpotensi berdampak global karena produsen biasanya menyederhanakan desain untuk berbagai pasar sekaligus.

Menanggapi hal ini, reviewer teknologi Dedi Irvan menilai kebijakan Uni Eropa sering kali memiliki efek domino. Ia menyebut, “Kalau Uni Eropa sudah maksa, biasanya brand besar akan ikut.” Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu dilihat, apakah benar-benar mudah diganti seperti ponsel lama atau tetap memerlukan metode tertentu.

Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa masa depan industri teknologi tidak hanya soal inovasi, tetapi juga keberlanjutan dan hak pengguna. Dengan adanya aturan ini, konsumen berpotensi mendapatkan perangkat yang lebih tahan lama, mudah diperbaiki, sekaligus tetap mempertahankan kualitas desain pada smartphone. Apakah Indonesia juga akan mengikuti jejak Uni Eropa dalam menerapkan aturan serupa, atau tetap dengan sistem yang ada saat ini? (RRI/Aldi W)