RRI.CO.ID, Mataram – Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi strategi utama UT Mataram dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan pemahaman publik sekaligus membuka peluang dukungan pembiayaan.

Direktur UT Mataram, Heriyanto, S.IP., M.M., mengakui masih ada kesalahpahaman di masyarakat terkait status UT. Sebagian warga bahkan mengira UT merupakan perguruan tinggi swasta.

“Saya sering tanya masyarakat, banyak yang mengira UT itu swasta. Ini berarti sosialisasi sebelumnya kurang maksimal,” ujarnya, Minggu 22 Februari 2026.

Sebagai respons, UT menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan kepala daerah di NTB. PKS tersebut menjadi payung hukum untuk kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

“Kerja sama awal kami fokus pada Tridharma Perguruan Tinggi. Soal anggaran bisa ditindaklanjuti secara teknis,” jelasnya.

Heriyanto menilai dukungan daerah sangat penting untuk membantu mahasiswa kurang mampu. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan beasiswa melalui skema kerja sama resmi.

Ia menekankan bahwa UT telah menyediakan sistem pembelajaran dan infrastruktur digital yang memadai. Kolaborasi dengan daerah akan memperkuat dampak sosialnya.

“Kalau ada masyarakat di bawah pimpinan daerah yang ingin kuliah, kami siap menerima dan memfasilitasi,” katanya.

Menurutnya, peningkatan pendidikan warga akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia daerah. Investasi pendidikan dinilai sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Melalui strategi kolaboratif ini, UT Mataram berharap mampu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di NTB. Pendidikan inklusif, menurut Heriyanto, membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan.