RRI.CO.ID, Mataram – Universitas Terbuka (UT) Mataram menawarkan model pembiayaan kuliah yang dirancang fleksibel dan terjangkau. Skema ini dinilai menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menganggap pendidikan tinggi identik dengan biaya mahal.

Direktur UT Mataram, Heriyanto, S.IP., M.M., menegaskan bahwa desain biaya di UT bukan kebijakan internal semata. Pemerintah sejak awal merancang UT sebagai instrumen pemerataan pendidikan dengan struktur biaya yang tidak membebani.

“UT memang tidak boleh mahal. Itu desain dari pemerintah karena tujuannya pemerataan pendidikan,” ungkapnya, Minggu 22 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa rata-rata biaya kuliah per semester berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp2 jutaan tergantung program studi. Angka tersebut dinilai relatif terjangkau dibanding banyak perguruan tinggi konvensional.

Selain sistem paket reguler empat tahun, UT menyediakan pola non-paket. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sesuai kemampuan finansial setiap semester.

“Kalau semester ini hanya mampu satu atau dua mata kuliah, silakan. Yang penting total SKS terpenuhi,” jelasnya.

Heriyanto menilai pola ini sangat membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Mereka tetap bisa berproses tanpa harus menunda kuliah karena keterbatasan dana.

Ia mengakui realitas di NTB menunjukkan masih banyak keluarga menganggap kuliah sebagai beban berat. Tidak sedikit calon mahasiswa yang mengurungkan niat demi mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua.

“Kadang anak ingin kuliah, tapi melihat kondisi orang tua saja sudah tidak tega. Padahal ada jalur yang lebih terjangkau,” katanya.

UT juga membuka akses beasiswa melalui KIP dan program CSR. Namun kuota bantuan tersebut terbatas karena harus dibagi ke seluruh unit UT di Indonesia.

“KIP ada, CSR ada, tapi tidak bisa banyak. Karena UT ada di banyak daerah dan pembagiannya harus merata,” ujarnya.

Heriyanto mendorong pemerintah daerah lebih proaktif mendukung pembiayaan pendidikan warganya. Menurutnya, kolaborasi anggaran daerah sangat menentukan perluasan akses.

“Kalau pemerintah daerah mau menyekolahkan masyarakatnya di UT, kami siap memfasilitasi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa biaya terjangkau tidak berarti kualitas dikompromikan. Sistem evaluasi akademik tetap ketat dan berstandar nasional.

Dengan pendekatan ini, UT Mataram berupaya memutus stigma bahwa kuliah selalu mahal. Pendidikan tinggi, menurut Heriyanto, harus menjadi hak yang realistis untuk diakses semua kalangan.