RRI.CO.ID, Mataram - Upaya mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon di Nusa Tenggara Barat terus diperkuat melalui kolaborasi multipihak. Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram mengambil peran strategis dengan mempertemukan akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dalam Seminar Series Karbon.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog kebijakan dan inovasi yang menempatkan isu karbon sebagai agenda pembangunan utama. Fokus pembahasan diarahkan pada mitigasi perubahan iklim sekaligus penciptaan peluang ekonomi hijau berbasis potensi lokal NTB.

Rektor UNW Mataram, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim tidak dapat dijawab secara sektoral. Menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas aktor agar transisi energi dan pembangunan hijau berjalan efektif.

“Perguruan tinggi harus hadir dengan riset aplikatif dan data yang kredibel,” ujarnya, Kamis 22 Januari 2026.

Ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi dasar pengambilan kebijakan publik. UNW Mataram memandang pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari transformasi sistem pembangunan daerah. Kampus berkomitmen mendukung pemerintah dan dunia usaha melalui kajian emisi, jejak karbon, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dari sisi pemerintah daerah, transisi energi bersih dipandang sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah Provinsi NTB mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Samsudin, menyampaikan bahwa NTB memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan biomassa. Potensi tersebut dinilai mampu menjadi pilar pengembangan energi bersih dan ekonomi hijau.

“Pemanfaatan limbah pertanian dapat mengurangi emisi sekaligus meningkatkan nilai tambah,” kata Samsudin.

Ia menegaskan dukungan regulasi akan terus diperkuat untuk mendorong inovasi energi terbarukan.

Pada level nasional, Bappenas menekankan pentingnya integrasi aksi iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Rahmat Mulianda, menyatakan bahwa NTB memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan rendah karbon nasional. Menurutnya, penguatan ekonomi hijau dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko iklim.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan,” ujar Rahmat.

Ia menilai kebijakan berbasis data menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dukungan perencanaan daerah juga ditegaskan oleh Bappeda Provinsi NTB. Program kolaboratif ini dinilai sejalan dengan visi NTB Lestari Berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yunirati, menyampaikan bahwa kolaborasi konkret lintas sektor sangat dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan akademisi, dunia usaha, dan komunitas dalam pembangunan hijau.

“Kami mendorong inisiatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Baiq Nelly.

Menurutnya, pembangunan rendah karbon harus bersifat inklusif dan terukur.

Sektor swasta turut mengambil peran melalui pengembangan model bisnis hijau. Heal BUMI menghadirkan inovasi pemanfaatan limbah pertanian menjadi biochar dan pelet biomassa yang bernilai ekonomi.

CEO Heal BUMI, Aryo Agung Benardi, menjelaskan bahwa teknologi dMRV digunakan untuk memastikan transparansi pengurangan emisi. Sistem ini juga membuka akses perdagangan karbon global bagi proyek lokal.

“Kami menghubungkan petani dan proyek daerah dengan pasar karbon internasional,” jelas Aryo.

Melalui kolaborasi ini, UNW Mataram memperkuat perannya sebagai mitra strategis pembangunan rendah karbon di NTB. Sinergi multipihak diharapkan menjadi fondasi transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat.