RRI.CO.ID, Mataram - Geopark Rinjani kembali mempertahankan status bergengsi sebagai UNESCO Global Geopark dengan meraih “Green Card” untuk kedua kalinya. Pengakuan dari UNESCO itu diputuskan dalam sidang revalidasi internasional di Paris, Prancis, 28 April 2026.

"Kita berhasil mempertahankan dan insya Allah ke depan juga kita akan pertahankan status green card, ini" ujar General Manager Geopark Rinjani, Qwadru Putro Wicaksono, Rabu, 29 April 2026.

Qwadru, mengatakan capaian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan geopark masih memenuhi standar global, khususnya dalam konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Ini bukti bahwa tata kelola kita masih berada pada jalur yang benar. Ke depan, targetnya bukan hanya mempertahankan, tapi memperkuat,” katanya.

Sertifikat pengakuan diterima oleh Duta Besar RI untuk Prancis, Mohamad Oemar, di Paris. Status Green Card ini memastikan Geopark Rinjani tetap berada dalam jejaring geopark dunia di bawah UNESCO.

Namun, di balik capaian tersebut, UNESCO memberikan lima rekomendasi yang harus dituntaskan dalam empat tahun ke depan, hingga siklus revalidasi berikutnya pada 2029.

Pertama, peningkatan visibilitas geosite melalui penyajian informasi yang lebih terintegrasi antara aspek geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya, termasuk budaya masyarakat adat. Saat ini, papan interpretasi sudah dipasang di beberapa lokasi, namun keterkaitan antar unsur masih dinilai belum utuh.

Kedua, penguatan infrastruktur pariwisata berkelanjutan pascagempa 2018. Upaya ini dinilai telah berjalan, antara lain melalui program “Zero Waste Rinjani” dan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Sembalun.

Ketiga, dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dalam kegiatan konservasi dan ekonomi lokal. UNESCO mencatat peran perempuan di kawasan geopark sudah cukup aktif dan terorganisasi.

Keempat, pengembangan infrastruktur untuk pengelolaan pengunjung serta fasilitas edukasi di sejumlah geosite. Pusat informasi di Lembah Sembalun dan Air Terjun Aik Berik tengah dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung pada 2026.

Kelima, pengelolaan pariwisata berkelanjutan di kawasan Kepulauan Gili. Upaya seperti pemisahan jalur dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan sudah dimulai, namun persoalan sampah pesisir masih menjadi pekerjaan rumah.

Qwadru menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi fokus utama pengelolaan geopark dalam empat tahun ke depan. Salah satu yang paling krusial adalah peningkatan keterlibatan masyarakat.

“Geopark bukan hanya soal menjaga warisan bumi, tapi memastikan masyarakat sekitar merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” ujarnya.

Ia menekankan, keberhasilan geopark bergantung pada keseimbangan tiga pilar utama: pelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya, yang semuanya harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.