KBRN, Mataram: Ribuan warga turun ke jalan pusat Kota Belgrade, Serbia, Sabtu malam (28/6/2025), menuntut penggantian Presiden Aleksandar Vucic yang telah berkuasa selama 12 tahun. Aksi damai ini berakhir ricuh setelah bentrok dengan aparat kepolisian.

Dikutip dari Reuters, bentrok terjadi tak lama setelah massa membubarkan diri sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Sejumlah demonstran melempar botol, batu, dan suar ke arah petugas, yang kemudian membubarkan mereka dengan tindakan tegas di beberapa titik pusat kota.

Polisi berjaga ketat dengan perlengkapan antihuru-hara di sekitar gedung pemerintahan, parlemen, dan Taman Pionirski, tempat ratusan pendukung Vucic juga menggelar aksi tandingan. Keberadaan dua kelompok dengan tuntutan berbeda memperkeruh situasi di lokasi.

Enam anggota kepolisian mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Puluhan orang demonstran diamankan oleh pihak kepolisian.

Direktur Kepolisian Serbia, Dragan Vasiljevic, membenarkan adanya bentrok dan sejumlah penangkapan dalam keterangan pers yang digelar Sabtu malam. Ia menyatakan bahwa tindakan kepolisian dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan publik.

Presiden Vucic menuding aksi unjuk rasa sebagai upaya menjatuhkan pemerintahan secara paksa. “Mereka ingin menggulingkan Serbia, dan mereka gagal,” tulis Vucic dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Reuters, Minggu (29/6/2025).

Kelompok mahasiswa yang ikut dalam aksi menyalahkan pemerintah atas meningkatnya ketegangan politik. “Mereka memilih jalan kekerasan dan represi. Setiap radikalisasi yang terjadi adalah tanggung jawab mereka,” tulis pernyataan resmi yang diunggah di platform X.

Menteri Dalam Negeri Serbia, Ivica Dacic, menegaskan bahwa kepolisian akan mengambil tindakan penuh untuk menjaga ketertiban. Ia menyebut semua pelaku penyerangan terhadap aparat akan diproses secara hukum.

Gelombang protes telah terjadi sejak Desember 2024 setelah insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad yang menewaskan 16 orang. Publik menuding korupsi sebagai penyebab utama tragedi tersebut.

Aksi-aksi sebelumnya juga diwarnai pemogokan universitas dan demonstrasi yang melibatkan guru, pekerja, dan petani. Situasi itu disebut semakin mengguncang posisi Vucic menjelang akhir masa jabatan keduanya pada 2027.

Oposisi menuding pemerintahan Vucic dekat dengan kelompok kriminal, mengekang kebebasan pers, dan kerap menggunakan kekerasan terhadap lawan politik. Pemerintah membantah tudingan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar.

Presiden Vucic menolak tuntutan pemilu dini dan menyatakan bahwa koalisi yang dipimpinnya masih sah menguasai parlemen. Partai Progresif Serbia saat ini menguasai 156 dari 250 kursi di parlemen nasional.

Menjelang aksi, polisi juga menangkap sejumlah aktivis oposisi yang dituduh merongrong konstitusi dan melakukan aksi teror. Para tersangka membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.