KBRN, Mataram: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah isu relokasi dua juta warga Gaza ke Indonesia, sebagaimana disinggung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemlu menegaskan tak pernah berencana melakukan relokasi tersebut.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” ujar Kementerian Luar Negeri dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Kementerian menilai bahwa spekulasi terkait relokasi warga Gaza tidak memiliki dasar yang jelas dan meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait isu sensitif ini. Indonesia tetap konsisten pada sikapnya bahwa segala upaya pemindahan warga Gaza tidak dapat diterima.

“Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” tegas Kemlu.

Kementerian juga menyebutkan bahwa gencatan senjata yang baru-baru ini terjadi di Gaza harus menjadi momentum penting untuk memulai dialog dan negosiasi damai. Indonesia mendorong solusi dua negara yang sesuai dengan hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.

Pemerintah Indonesia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar fokus utama dunia saat ini adalah menciptakan perdamaian abadi di Gaza dan Palestina secara keseluruhan.

Isu relokasi ini pertama kali mencuat setelah pernyataan kontroversial utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff yang menyebut adanya rencana pemindahan warga Gaza.

Dikutip dari NBC, Witkoff menyebut bahwa Trump tengah merencanakan program "pembangunan kembali" di Gaza sebagai bagian dari proses solusi jangka panjang pasca perang. Hingga pembangunan kembali tersebut selesai, dua juta warga Palestina akan direlokasi.

"Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka," kata Witkoff seperti diberitakan NBC pada Minggu (19/1/2025).

Gagasan relokasi menuai kontroversi di kalangan warga Palestina dan masyarakat Arab lainnya. Banyak yang meyakini bahwa langkah tersebut hanya akan menjadi awal dari upaya Israel untuk memaksa mereka meninggalkan tanah airnya.