RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan tahun 2026 tercatat mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Lombok Tengah, Edy Johannas, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 hanya terdapat tujuh paket yang masuk proses tender. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai puluhan hingga ratusan paket.

"Kalau tahun 2025 sekitar 84 paket, tahun 2024 bahkan mencapai sekitar 150 paket. Tahun ini hanya tujuh paket yang ditenderkan," ujar Edy, Kamis 25 Juni 2026.

Menurutnya, berkurangnya jumlah paket proyek tidak terlepas dari menurunnya alokasi dana transfer yang diterima daerah. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan penghematan pada sejumlah program pembangunan fisik.

"Dana transfer ke daerah berkurang cukup besar. Itu yang menyebabkan paket-paket pekerjaan yang bisa dilelang menjadi sangat terbatas," ujarnya.

Dari tujuh paket yang ditenderkan tahun ini, terdiri atas dua paket jasa konsultansi pengawasan dan lima paket pekerjaan konstruksi. Paket konstruksi tersebut meliputi pembangunan tembok gedung pemerintah senilai sekitar Rp900 juta, pembangunan Puskesmas Langko dan Puskesmas Aik Darek masing-masing sekitar Rp7 miliar, pembangunan Jembatan Aik Bual sekitar Rp3 miliar, serta peningkatan ruas jalan Semoyang–Belandu dengan nilai sekitar Rp3 miliar.

Namun, dari seluruh paket tersebut, satu paket yakni peningkatan ruas jalan Semoyang–Belandu dinyatakan gagal tender karena seluruh peserta yang memasukkan penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

"Ada tiga penyedia yang memasukkan penawaran, tetapi semuanya tidak memenuhi syarat teknis sehingga tender harus diulang," ujarnya.

Edy menegaskan, kegagalan tender tersebut berpotensi memperlambat pelaksanaan pekerjaan karena proses lelang harus dimulai kembali dari awal. Meski demikian, pemerintah daerah menargetkan proses tender ulang dapat segera dilakukan agar pekerjaan fisik tetap dapat diselesaikan tahun ini.

"Kita harapkan Juli sudah selesai tender ulang dan kontrak bisa segera berjalan sehingga masih ada waktu cukup untuk pelaksanaan pekerjaan," ujarnya.

Minimnya jumlah paket proyek yang ditenderkan tahun ini dinilai menjadi gambaran nyata dampak berkurangnya TKD terhadap pembangunan daerah. Sejumlah kebutuhan infrastruktur yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat, terutama perbaikan jalan dan jembatan, terpaksa menunggu penyesuaian kemampuan keuangan daerah.

"Semoga kondisi fiskal ke depan dapat lebih baik sehingga program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat kembali ditingkatkan," ujarnya.