RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mempercepat upaya penanganan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Meno, Desa Gili Indah. Persoalan yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa distribusi air bersih ke wilayah Gili Meno tidak boleh terhenti meski sebelumnya sempat terkendala akibat pencabutan izin operasional perusahaan penyalur air pada 2024 lalu. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berupaya menjaga pasokan agar kebutuhan warga dan sektor pariwisata tetap terpenuhi.

Menurut Najmul, saat ini suplai air bersih masih dilakukan melalui distribusi dari daratan untuk menutupi kekurangan kebutuhan di pulau tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai solusi sementara sembari menunggu pembangunan sistem penyediaan air yang lebih permanen.

“Kalau dari pemerintah daerah, insyaallah kita akan upayakan semaksimal mungkin agar air tetap bisa sampai karena tidak boleh ada kekosongan pelayanan,” ujar Najmul, Senin 27 April 2026.

Pemkab Lombok Utara juga telah menyiapkan langkah jangka panjang melalui kolaborasi antara PDAM Amerta Dayan Gunung dan PT Tiara Citra Nirwana (TCN). Kerja sama tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur air bersih berbasis teknologi beach well atau sumur pantai.

Teknologi tersebut dinilai lebih ramah lingkungan dan sesuai diterapkan di kawasan kepulauan seperti Gili Meno dan Gili Trawangan. Sistem beach well memanfaatkan sumber air bawah tanah di sekitar garis pantai yang kemudian diolah menjadi air layak konsumsi.

Najmul mengatakan, pemerintah daerah saat ini masih memberikan ruang bagi tim teknis untuk menyelesaikan proses koordinasi terkait tahapan pembangunan. Sejumlah pembahasan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap harus memperhatikan aspek regulasi dan tata kelola lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah melibatkan sejumlah pihak untuk memberikan pendampingan hukum serta pengawasan administratif.

“Kami melibatkan Kejaksaan Negeri dan Dinas Lingkungan Hidup agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal, tetapi tidak ada aturan yang dilanggar,” jelasnya.

Selain itu, komunikasi juga terus dibangun dengan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah guna memperkuat sinkronisasi pelaksanaan proyek. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur permanen dapat menjadi solusi jangka panjang atas keterbatasan air bersih di kawasan wisata tersebut.

Di sisi lain, pasokan air bersih bagi masyarakat Gili Meno dipastikan tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah daerah meminta warga untuk tetap memanfaatkan air secara bijak agar distribusi yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.

“Kebutuhan air tetap tersedia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik dan bijak,” pungkas Najmul.