RRI.CO.ID, Lombok Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi kerakyatan dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Rekomendasi tersebut diserahkan dalam sidang paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lombok Utara, Rabu 29 April 2026. Ketua DPRD Agus Jasmani menyerahkan dokumen rekomendasi kepada Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH.

Dalam rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua II DPRD I Made Kariyasa, DPRD menilai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perkembangan positif, termasuk penurunan angka kemiskinan.

"Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.

DPRD menilai karakteristik masyarakat Lombok Utara yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM perlu didukung melalui kebijakan yang lebih konkret dan terarah.

Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah perlunya evaluasi terhadap kinerja pelayanan investasi dan perizinan, khususnya melalui PTSP. DPRD meminta pemerintah memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan target pembangunan dan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat.

"Pemerintah daerah diminta memaksimalkan program yang berkaitan dengan penyediaan irigasi, bibit unggul, pupuk, pembinaan petani dan nelayan, hingga penanganan pasca panen," ujarnya.

DPRD berpandangan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan anggaran serta program yang tepat sasaran menjadi penting agar produktivitas masyarakat dapat meningkat.

Tak hanya sektor pertanian, DPRD juga mendorong pemerintah memperbanyak kegiatan olahraga, seni, dan budaya yang mampu menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan. Event-event daerah dinilai dapat membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap kebijakan pembangunan ekonomi Lombok Utara tidak hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.