RRI.CO.ID, Mataram- Pemerintah Kota Mataram mulai memperkuat langkah strategis dalam menghadapi penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026 melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di lingkungan Sekretariat Daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan sistem keamanan pangan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram. Kegiatan tersebut menindaklanjuti surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait pembahasan lanjutan program Kabupaten/Kota Pangan Aman sekaligus evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan POM Tahun 2026.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Mataram Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Miftahurrahman, ST, MT, dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan pemenuhan data dukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta setiap instansi terkait menyusun langkah kerja yang sistematis agar proses penilaian dapat dipersiapkan secara matang.

"Kesiapan administrasi harus dibarengi dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Penyusunan timeline yang jelas menjadi salah satu fokus utama agar seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi sesuai target yang ditetapkan," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari pemetaan indikator penilaian KKPA, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, hingga optimalisasi realisasi DAK NF BOK POM Tahun 2026. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan fungsi Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai garda pengendalian mutu pangan di tingkat kota.

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga mengukur efektivitas implementasi kebijakan keamanan pangan. Sistem pengawasan yang berjalan baik diharapkan mampu menjamin pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan layak edar.

Rapat koordinasi dihadiri sejumlah OPD terkait, termasuk perwakilan dari Balai Besar POM di Mataram, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Dinas Perdagangan. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem pengawasan pangan yang terintegrasi.

Melalui koordinasi yang semakin intensif, Pemerintah Kota Mataram berharap dapat meningkatkan kesiapan menghadapi penilaian KKPA 2026 sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap pangan yang beredar di pasaran.