RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat langkah nyata menghadirkan layanan pendidikan inklusif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab menggelar Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026.

Forum ini tidak hanya menjadi ruang pemaparan data, tetapi juga wadah merumuskan aksi bersama lintas perangkat daerah dalam menangani siswa dengan hambatan fungsional belajar.

Kepala Bapperida Lombok Tengah, H. Lalu Wiranata, menjelaskan bahwa langkah percepatan ini berbasis pada hasil Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) yang telah melalui proses verifikasi dan validasi bersama Dinas Kesehatan melalui jejaring puskesmas.

Dari total 9.934 siswa yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan kategori beragam, mulai dari ringan hingga berat. Data tersebut kini menjadi dasar utama dalam perencanaan program pendidikan daerah yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, Nursiah, menegaskan bahwa Pemkab tidak ingin data tersebut berhenti sebagai angka statistik semata, melainkan harus diterjemahkan dalam kebijakan dan intervensi nyata.

“Pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan. Ini kerja bersama—kesehatan, sosial, pemerintah desa, bahkan dunia usaha dan organisasi penyandang disabilitas,” tegasnya Rabu 25 Februari 2026.

Menurutnya, Pemkab Lombok Tengah mendorong pemenuhan lima aspek akomodasi layak di sekolah, meliputi akses fisik yang ramah disabilitas, pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan siswa, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang inklusif dan akuntabel.

Dalam upaya tersebut, Pemkab juga menggandeng mitra pembangunan seperti perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Program INOVASI untuk memperkuat pendekatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan.

Pemkab berharap setiap dukungan yang terbangun dalam forum ini memiliki target yang jelas, waktu pelaksanaan yang terukur, serta sistem pemantauan berkelanjutan, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh anak-anak di Lombok Tengah.

“Komitmen kita jelas, tidak boleh ada anak Lombok Tengah yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan bermutu,” tutupnya.