DPRD Lombok Barat Bedah Pertanggungjawaban APBD Demi Transparansi Publik

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Komitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Abubakar Abdullah, didampingi Wakil Ketua DPRD TGH. Hardiyatullah. Sementara dari unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hadir Asisten III Setda Lombok Barat, Fauzan Husniadi, mewakili pihak eksekutif.

Agenda utama sidang paripurna adalah mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Abubakar Abdullah, menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pemerintah daerah. Proses pembahasan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat.

"Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah agar seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," ujarnya. Kamis 18 Juni 2026.

Selain menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan APBD, pembahasan tersebut juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi DPRD untuk memberikan masukan, kritik, maupun rekomendasi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah.

"Pandangan umum fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan," katanya menegaskan.

Melalui mekanisme pembahasan yang berlangsung di DPRD, pemerintah daerah diharapkan mampu terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta pengelolaan keuangan yang lebih profesional menjadi harapan utama dari proses pembahasan Raperda tersebut.

"Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Lombok Barat," ucapnya.

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pembangunan daerah.

"Dengan pengawasan yang kuat serta kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan di Kabupaten Lombok Barat diharapkan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya mengakhiri.