RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Komisi II DPRD Lombok Tengah mendorong langkah konkret untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi parkir. Salah satu upaya yang diusulkan adalah penerapan sistem pembayaran digital serta pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis.

Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Bank NTB Syariah untuk mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi.

“Pembayaran digital ini kami dorong agar mempermudah masyarakat sekaligus menekan potensi kebocoran PAD. Nantinya, Bank NTB akan menjadi salah satu mitra dengan menghadirkan berbagai metode pembayaran seperti QRIS, e-money, hingga e commerce mungkin,” ujarnya Senin 4 Mei 2026.

Selain digitalisasi, Komisi II juga mengusulkan pemasangan CCTV di titik-titik parkir. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi serta memastikan kesesuaian data antara di lapangan dan laporan yang masuk.

“Dari hasil studi banding, biaya pemasangan CCTV relatif murah. Per unit hanya berkisar Rp1 hingga Rp2 juta. Jika dipasang di sekitar 50 titik parkir, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 juta,” jelasnya.

Menurut Ferdian, keberadaan CCTV akan membantu meminimalisir kehilangan potensi retribusi parkir sekaligus menghilangkan alasan ketidaksinkronan data. Sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan secara real time.

Sebagai langkah awal, Komisi II mendorong agar penerapan sistem ini dimulai di pasar-pasar besar yang memiliki potensi retribusi tinggi, seperti Pasar Jelojok Kopang dan Pasar Renteng.

“Kami berharap ada pilot project di pasar-pasar besar dulu, karena di sana potensi retribusinya cukup besar. Selama ini setoran PAD nya juga lumayan di dua pasar ini,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan sistem pembayaran digital tersebut. Menurutnya, dari sisi kesiapan, Bank NTB sudah siap mendukung.

“Kalau kita lihat, sebenarnya Bank NTB sudah siap. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memiliki kemauan untuk merealisasikan. Ini yang kami dorong agar masuk dalam rekomendasi,” tutupnya.

Pihaknya optimis, dengan penerapan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi, kebocoran PAD dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara langsung ke kas daerah.