RRI.CO.ID, Mataram - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Haji Abdul Hadi, menargetkan peningkatan signifikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Daerah Pemilihan NTB 2 Pulau Lombok pada tahun 2026.

Ia menyampaikan, pada tahun 2025 program RTLH di Pulau Lombok hampir rampung dengan capaian sekitar 600 unit rumah. Ke depan, jumlah tersebut direncanakan meningkat tiga hingga lima kali lipat.

“Insya Allah tahun 2026 kita arahkan lebih besar lagi. Bisa tembus tiga sampai lima kali lipat, bahkan mencapai tiga ribuan unit untuk Dapil Pulau Lombok,” ujarnya, Rabu 18 Februari 2026.

Menurutnya, program RTLH dari pemerintah pusat dikenal dengan istilah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tukang.

Namun demikian, Abdul Hadi menjelaskan bahwa konsep BSPS berbasis swadaya dan gotong royong. Apabila dana yang diterima belum mencukupi, maka penerima manfaat dapat saling membantu dalam kelompok.

“Kalau tidak cukup, bisa saling menutupi dalam kelompok. Jika masih kurang juga, di situlah peran swadaya keluarga dan tetangga. Semangatnya gotong royong membantu masyarakat yang tidak mampu,” jelas Legislator daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini.

Ia menegaskan, program perbaikan RTLH menjadi salah satu indikator penting dalam pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen.

Abdul Hadi menilai, program BSPS bisa disinergikan dengan agenda pengentasan kemiskinan ekstrem, terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin ekstrem.

“Salah satu fokus pemerintah pusat adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem. Jadi setelah kita selesaikan persyaratan, yang masuk dalam desil 1 dan 2 itu kita tuntaskan. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Ia optimistis, jika program RTLH dan BSPS berjalan maksimal, dampaknya tidak hanya pada kualitas hunian masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Lombok.

“Insya Allah dengan begitu IPM kita bisa terdongkrak dan kemiskinan ekstrem sedikit demi sedikit bisa kita hilangkan,” ungkapnya.