RRI.CO.ID, Mataram - Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok, Haji Abdul Hadi, menyebutkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun 2025 membawa dampak signifikan bagi perbaikan infrastruktur di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, pengurangan alokasi anggaran khusus di pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam beberapa tahun terakhir cukup membebani daerah. Rata-rata kabupaten/kota mengalami pengurangan hingga sekitar Rp300 miliar, sementara provinsi bisa mencapai di atas Rp1 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan perbaikan infrastruktur, terutama jalan yang rusak akibat bencana maupun tingginya mobilitas masyarakat.

“Karena keterbatasan anggaran di daerah, banyak ruas jalan yang tidak bisa ditangani optimal. Alhamdulillah pada 2025 pemerintah pusat membuka keran melalui Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi Daerah, dan Inpres Infrastruktur Daerah,” ujar Abdul Hadi, Rabu 18 Februari 2026.

Ia menjelaskan, khusus di Pulau Lombok, terdapat sejumlah proyek strategis yang berhasil diselesaikan tepat waktu sebelum 31 Desember 2025. Yakni, Peningkatan Jalan Pesanggrahan–Kumbak dan Banyu Urip–Tempos dengan nilai kontrak Rp8.415.662.000, Pelebaran Jalan Paok Motong–Kotaraja, nilai kontrak Rp26.001.070.000, Preservasi Jalan Labuan Lombok–Sambelia 1, nilai kontrak Rp25.106.119.000 dan Preservasi Jalan Labuan Lombok–Sambelia 2, nilai kontrak Rp17.394.582.000

Abdul Hadi menuturkan, pelebaran ruas Paok Motong–Kotaraja sepanjang lebih dari enam kilometer dan kini telah meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, ruas Labuan Lombok–Sambelia yang sebelumnya kerap terjadi kecelakaan dengan korban jiwa, kini telah tertata lebih baik.

“Alhamdulillah sekarang kondisinya jauh lebih baik. Ini penting karena jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat,” katanya.

Selain itu, terdapat pula dukungan diskresi menteri untuk penanganan Jalan Banyu Urip guna menunjang program ketahanan pangan. Jalan tersebut kini juga berkembang menjadi jalur wisata pertanian karena panorama alamnya yang indah.

Abdul Hadi berharap ke depan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Lembar–Senggigi–Lombok Utara–Kayangan dapat diusulkan menjadi jalan nasional sebagai bagian dari Jalan Lingkar Utara.

“Kalau nanti ditetapkan menjadi jalan nasional, kita akan lakukan pelebaran dan peningkatan kemantapan jalan. Target kita, lingkar utara selesai lebih dulu, kemudian baru kita susun penguatan jalan lingkar selatan,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena proyek di Lombok dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yakni antara akhir November hingga Desember 2025, tanpa terkena denda keterlambatan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.

“Di NTB, khususnya Dapil Lombok, hampir seluruh pekerjaan selesai sebelum 31 Desember. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitas dan status jalannya agar manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.