Fahri Hamzah: Pembangunan Kembali Sade Masih Tahap Kajian, Tunggu Desain Terpadu

RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pascakebakaran belum memasuki tahap pembangunan permanen.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah saat ini masih berada pada tahap kajian dan penyusunan desain terpadu. Desain tersebut akan menjadi dasar sebelum pembangunan fisik kawasan Sade dilakukan.

Fahri menegaskan, pemerintah tidak ingin pembangunan dilakukan secara tergesa-gesa hanya untuk mengganti rumah warga yang terbakar. Menurut dia, Sade merupakan kawasan adat sekaligus destinasi wisata yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan sejarah sehingga penanganannya tidak bisa disamakan dengan pembangunan permukiman biasa.

"Ini bukan sekadar rumah. Ada unsur budaya, ada unsur pariwisata, ada unsur ekonomi masyarakat di sini," kata Fahri saat meninjau kondisi Kampung Adat Sade, Rabu 2 September 2026.

Karena itu, pemerintah memilih menyiapkan konsep pembangunan secara menyeluruh. Tidak hanya rumah warga yang akan diperhatikan, tetapi juga infrastruktur pendukung kawasan.

"Yang kita pikirkan bukan hanya rumahnya. Tetapi bagaimana infrastrukturnya, sanitasinya, listriknya, kemudian bagaimana kawasan ini tetap menjadi kampung adat," ujarnya.

Fahri menjelaskan, tim dari Universitas Mataram (Unram) telah menyiapkan kajian awal mengenai penataan kembali Sade. Kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan pemerintah untuk menentukan konsep pembangunan.

"Kita sudah bicara dengan teman-teman dari Unram. Mereka sudah membuat kajian. Kita harapkan dalam minggu ini bisa dipresentasikan," kata Fahri.

Setelah kajian tersebut dipresentasikan, pemerintah akan membawanya ke Jakarta untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Fahri, pembangunan Sade membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Selain Kementerian PKP, pemerintah juga akan melibatkan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, PLN, pemerintah daerah, akademisi, serta para ahli.

"Ini harus kita bicarakan lintas kementerian. Karena kalau kita ingin Sade ini dibangun dengan baik, tidak bisa hanya satu kementerian yang bekerja," katanya.

Fahri menyebut pemerintah ingin desain yang dihasilkan tidak sekadar menyelesaikan persoalan tempat tinggal warga, tetapi juga mampu menjaga karakter asli Sade.

"Kita ingin desainnya tetap mempertahankan bentuk aslinya, karena Sade ini sudah dikenal sebagai kampung adat dan destinasi wisata. Tetapi di dalamnya kita tambahkan hal-hal yang membuatnya lebih aman, lebih bersih, lebih sehat dan lebih indah," ujarnya.

Fahri juga mengingatkan warga agar pembangunan kembali tidak dilakukan secara sendiri-sendiri sebelum konsep kawasan ditetapkan.

Ia memahami keinginan warga untuk segera memiliki kembali rumah setelah kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Namun, pembangunan yang dilakukan tanpa desain bersama justru dikhawatirkan menghilangkan karakter Kampung Adat Sade.

"Jangan sampai masing-masing membangun sendiri-sendiri, kemudian kampung adatnya hilang," kata Fahri.

Menurut dia, jika setiap warga membangun dengan konsep masing-masing, pemerintah akan kesulitan memastikan keseragaman kawasan, keamanan bangunan, sanitasi, hingga estetika kampung adat.

"Kalau dibangun sendiri-sendiri, kita khawatir aspek keselamatan, keindahan, kebersihan dan sanitasi tidak tercapai. Padahal ini membutuhkan investasi yang lebih besar dan harus kita pikirkan untuk jangka panjang," ujarnya.

Fahri mengatakan pemerintah ingin pembangunan yang dilakukan bukan sekadar menjadi solusi sementara.

"Kita tidak ingin membangun untuk sebentar. Kita ingin ini dibangun untuk selamanya," tegasnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah sistem kelistrikan. Sebab, bangunan di Sade banyak menggunakan material kayu dan beratapkan alang-alang yang mudah terbakar.

Fahri mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan PLN untuk mencari desain instalasi listrik yang lebih aman dan sesuai dengan karakter bangunan adat.

"Kita akan minta PLN ikut memikirkan secara khusus bagaimana listrik di kampung adat seperti ini. Karena materialnya kayu, atapnya alang-alang, sehingga sistem kelistrikannya harus dibuat seaman mungkin," katanya.

Menurut Fahri, persoalan tersebut harus diselesaikan dalam desain awal, bukan setelah pembangunan selesai.

"Jangan sampai nanti rumahnya sudah dibangun, baru kita berpikir bagaimana listriknya. Itu harus menjadi bagian dari desain dari awal," ujarnya.

Meski pembangunan permanen masih menunggu kajian dan desain terpadu, Fahri memastikan kebutuhan mendesak warga tetap harus ditangani.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menyiapkan langkah sementara untuk memastikan warga yang terdampak tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari.

"Yang mendesak sekarang kita selesaikan dulu kebutuhan dasarnya. Jangan sampai karena kita menunggu desain, masyarakat tidak mendapatkan tempat untuk tinggal," katanya.

Bagi warga yang memiliki aktivitas usaha, Fahri berharap kegiatan ekonomi tetap berjalan. Sementara untuk tempat tinggal, kebutuhan darurat dapat dipenuhi terlebih dahulu sambil menunggu keputusan pembangunan permanen.

"Kalau ada yang punya usaha, silakan usahanya berjalan. Untuk tempat tinggal, kita bisa siapkan langkah-langkah darurat. Tetapi untuk pembangunan permanen, kita tunggu desainnya," ujarnya.

Dengan demikian, pembangunan kembali Sade akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penanganan kebutuhan darurat warga. Tahap berikutnya penyelesaian kajian dan desain kawasan. Setelah itu dilakukan pembahasan lintas kementerian dan pemerintah daerah, baru kemudian masuk ke pembangunan fisik permanen.

Fahri mengatakan, pemerintah tidak hanya ingin mengembalikan Sade seperti sebelum kebakaran. Pemerintah justru ingin menjadikan kawasan tersebut lebih baik tanpa menghilangkan identitas aslinya.

"Kita ingin Sade ini lebih baik dari sebelumnya. Lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih, lebih indah, tetapi bentuk dan identitasnya tetap kita pertahankan," katanya.

Menurut dia, penataan tersebut diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap pariwisata Lombok dan NTB.

"Kita ingin orang datang ke Sade bukan hanya karena ini kampung adat, tetapi juga karena tempatnya aman, nyaman dan menarik. Mudah-mudahan semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang," ujarnya.

Fahri menegaskan, perhatian pemerintah terhadap Sade cukup besar karena dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh warga yang kehilangan rumah, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di kawasan tersebut.

"Presiden memberikan perhatian yang besar karena dampaknya juga besar. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan cara yang benar," kata Fahri.

Ia berharap seluruh pihak dapat bersabar mengikuti tahapan yang sedang disiapkan pemerintah.

"Kita tidak ingin terburu-buru, kemudian hasilnya justru menimbulkan masalah baru. Kita ingin sekali bangun, tetapi bangunnya dengan konsep yang benar dan bisa bertahan lama," ujarnya.