RRI.CO.ID, Mataram - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf melakukan kunjungan supervisi ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 15 Januari 2026. Bertempat di Aula Bir Ali 2 Asrama Haji Lombok, kunjungan itu dimanfaatkan Irfan untuk menguliti langsung persoalan penyelenggaraan haji di daerah.
Irfan menegaskan kehadirannya bukan agenda seremonial. Ia menyebut kunjungan ini sebagai upaya “belanja masalah” guna mendengar kendala riil di lapangan, sekaligus memastikan perbaikan sistem berjalan konkret, bukan sekadar laporan administratif.
“Saya hadir di sini untuk berbenah. Tidak perlu takut atau menutup-nutupi masalah. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa,” kata Irfan di hadapan jajaran Kanwil Kemenhaj NTB dan kantor kabupaten/kota se-NTB.
Sejumlah isu krusial disorot. Salah satunya capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) NTB yang belum menyentuh 100 persen. Menurut Irfan, kondisi ini merupakan “alarm keras” yang harus segera ditelusuri penyebab faktualnya, mulai dari persoalan data jemaah, lemahnya sosialisasi, hingga kemungkinan faktor eksternal lainnya.
Selain itu, Irfan menyinggung kegagalan tender proyek Asrama Haji Mataram yang terjadi hingga dua kali. Ia mengingatkan agar proyek strategis tersebut tidak dijadikan ruang mencari keuntungan kelompok tertentu. Mengacu mandat Presiden Prabowo Subianto, Irfan menegaskan komitmen kementeriannya untuk memberantas praktik mafia haji, baik di dalam maupun luar negeri.
“Asrama Haji bukan sekadar tempat tidur. Ini wajah negara di mata jemaah. Tidak boleh ada proyek Asrama Haji yang dijadikan ladang bancakan. Masalah ini harus dibuka seterang-terangnya,” ujarnya.
Dalam aspek tata kelola sumber daya manusia, Irfan juga menutup ruang kompromi terhadap praktik jual-beli jabatan. Ia meminta pegawai yang menemukan indikasi pelanggaran untuk melapor langsung kepada dirinya atau Inspektorat Jenderal.
Ia mencontohkan pengadaan layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi (AKT) yang tengah berjalan. Irfan mengaku telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengaku sebagai “orang titipan” pejabat.
“Kementerian ini tidak dikendalikan aktor luar. Loyalitas kita hanya kepada negara, regulasi, dan jemaah,” katanya.
Menutup arahannya, Irfan menegaskan semangat baru Kemenhaj sebagai institusi pelayanan jemaah. Menurut dia, jemaah haji telah menunggu puluhan tahun dan mengorbankan harta benda demi ibadah, sehingga negara tidak boleh lalai.
“Negara hadir bukan untuk menutup masalah, tapi menyelesaikan masalah. Yang bermain-main akan kami tertibkan tanpa kompromi,” kata Irfan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....