KBRN, Lombok Timur: Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji dan menyampaikan kabar gembira mengenai potensi peningkatan kuota haji bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan saat ia menghadiri Puncak Hultah Akbar ke-90 Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) sekaligus haul pendirinya, Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di Anjani, Lombok Timur, Minggu (12/10/2025).

Dalam sambutannya, Menteri Irfan menceritakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan realisasi dari visi-misi Presiden Prabowo yang konsisten sejak tiga periode pemilu.

“Sebagai presiden, Beliau mengatakan, ‘Saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita’. Satu tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya di hadapan ribuan hadirin.

Menteri Irfan mengabarkan langkah reformasi penting yang telah diajukan pemerintah kepada DPR RI. Pemerintah mengusulkan perubahan pola pembagian kuota haji ke provinsi-provinsi di Indonesia.

“Selama ini pembagian jamaah haji ke seluruh Indonesia tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena itu, kami mengusulkan untuk membagi kuota nasional sesuai dengan undang-undang, dengan cara menggunakan dasar antrian. Dengan dasar antrian ini, semua dari Aceh sampai Papua sama yakni 26,4 tahun,” jelasnya.

Kebijakan ini, jika disetujui, akan membawa angin segar bagi calon jamaah haji dari NTB. Menurut Menteri Irfan, masa tunggu haji dari NTB yang saat ini mencapai sekitar 30 tahun, akan disetarakan dengan rata-rata nasional.

“Dengan penggunaan (sistem) itu, maka akan menjadi 26,4 tahun. Terlebih lagi karena NTB pendaftaran haji yang cukup banyak, maka jumlah jamaah haji yang bisa diberangkatkan dari NTB insya Allah akan bisa bertambah. Kalau kemarin kita dapat 3.000-an, jika menggunakan pola yang kita usulkan ke DPR bisa menjadi sekitar 5.000 lebih. Artinya ada tambahan sekitar dua kloter lebih,” paparnya optimis. Ia menambahkan bahwa usulan ini sedang menunggu persetujuan Komisi VIII DPR RI.

Di samping kabar gembira tersebut, Menteri Irfan juga memberikan imbauan penting kepada keluarga yang memiliki calon jamaah haji tahun ini.

“Tolong dijaga kesehatannya. Karena tahun kemarin kita dianggap lalai oleh pemerintah Saudi dalam menyiapkan kesehatan jamaah haji kita,” pesannya.

Ia membeberkan bahwa Kementeriannya telah meminta Pusat Kesehatan Haji untuk menerapkan standar kesehatan yang ketat. Penerapan standar ini berpotensi menyebabkan beberapa calon jamaah haji yang kesehatannya tidak memungkinkan, untuk tidak dapat berangkat.

“Ini mungkin salah satu hal yang harus kita hadapi. Kami harapkan ibu bapak yang mau berangkat ataupun keluarganya akan berangkat bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.