RRI.CO.ID, Mataram - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB mengungkap tidak ada anggaran dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk penyelenggaraan MXGP Indonesia 2023. Fakta itu diperoleh setelah penyidik memeriksa pihak kementerian dalam penyelidikan dugaan penipuan dan penggelapan pembayaran vendor.
Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan pihaknya meminta keterangan Kementerian Pariwisata untuk memastikan sumber pendanaan utama penyelenggaraan MXGP. Penyidik menelusuri informasi yang selama ini menyebut dana kegiatan tersebut berasal dari pusat.
“Dari Kementerian Pariwisata disampaikan bahwa dana MXGP selama tahun 2023 itu tidak ada,” kata Catur saat dikonfirmasi, Rabu 3 Juni 2026.
Catur menjelaskan penyidik belum mendalami aspek sponsorship dalam perkara tersebut. Penyidik saat ini masih fokus menelusuri informasi mengenai sumber dana yang disebut berasal dari pemerintah.
Penyidik juga mendalami dugaan janji pembayaran yang diberikan PT SEG kepada sejumlah vendor yang terlibat dalam pelaksanaan MXGP. Sejumlah vendor mengaku belum menerima pembayaran meski pekerjaan telah mereka selesaikan.
“Katanya ada sumber dana dari kementerian, tapi kenyataannya tidak ada,” bebernya.
Catur menilai unsur dugaan penggelapan dalam perkara tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.
“Tapi kalau penipuan, masuk,” katanya.
Menurut Catur, tidak ada perjanjian tertulis antara penyelenggara dan sebagian vendor dalam pelaksanaan MXGP. Hubungan kerja sama berjalan berdasarkan komunikasi dan kepercayaan karena para pihak sebelumnya sudah sering bekerja sama.
Catur juga menyinggung pelaksanaan MXGP saat itu terkesan tetap berjalan meski sumber pendanaannya belum jelas. “Ibaratnya mengadakan acara, tapi uangnya tidak ada,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Arisandi mengatakan penyidik memanggil pihak Kementerian Pariwisata untuk menelusuri mekanisme dan keberadaan anggaran yang disebut berkaitan dengan MXGP. Penyidik ingin memastikan apakah anggaran tersebut memang pernah tersedia atau tidak.
“Apakah memang anggaran itu ada, atau sempat ada lalu ditiadakan karena efisiensi, itu yang masih kami dalami,” kata Arisandi.
Penyidik telah memeriksa sedikitnya tiga vendor sebagai pelapor dan enam orang dari jajaran direksi PT Samota Enduro Gemilang. Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan MXGP di NTB.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....