RRI.CO.ID, Mataram – Kepercayaan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Kota Mataram sebagai salah satu dari tiga Kota Percontohan Antikorupsi di Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan integritas dalam tata kelola pemerintahan.

Pesan itu mengemuka saat pelaksanaan Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi (JNBA) 2026 di Kota Mataram, Jumat 12 Juni 2026. Di tengah upaya memperluas gerakan antikorupsi di Indonesia Timur, Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk menjadikan penghargaan tersebut sebagai pemacu peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, mengatakan capaian sebagai Kota Percontohan Antikorupsi merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun melalui pendampingan, supervisi, dan pembinaan yang dilakukan KPK selama beberapa tahun terakhir.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK RI. Berkat bimbingan, supervisi, dan pendampingan yang dilakukan selama ini, Kota Mataram berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi. Namun penghargaan ini juga menjadi tantangan bagi kami untuk terus menjaga komitmen dan integritas agar kepercayaan publik tetap terjaga," ujarnya.

Menurut Mohan, keberhasilan meraih predikat tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan itu harus menjadi pengingat bahwa integritas harus terus dijaga dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan hingga pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai kehadiran Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang digelar KPK merupakan langkah strategis dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya budaya antikorupsi. Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, pesan integritas dinilai lebih mudah diterima berbagai kalangan.

"Kegiatan ini edukatif, menyenangkan, tetapi memiliki tujuan yang sangat serius, yakni membangun pemahaman dan kesadaran antikorupsi. KPK menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari bahasa kebijakan, hukum, budaya, hingga nilai-nilai agama agar pesan yang disampaikan lebih efektif diterima masyarakat," kata Mohan.

Ia menjelaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, edukasi yang menyentuh aspek budaya dan nilai sosial menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran kolektif.

Lebih jauh, Mohan menegaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan pemerintahan modern adalah kemampuan membangun dan menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut, menurutnya, merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan daerah.

"Trust building menjadi investasi yang sangat berharga. Dipilihnya Kota Mataram sebagai kota percontohan antikorupsi merupakan modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar membudayakan nilai-nilai integritas dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, praktik antikorupsi harus dimulai dari hal-hal sederhana dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran sekecil apa pun.

"Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan pernah menormalisasi pelanggaran-pelanggaran kecil karena dari situlah sering kali pelanggaran besar bermula," kata Mohan berpesan.