RRI.CO.ID, Mataram - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur menyatakan ada dugaan keterlibatan salah seorang terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022 dalam perkara lain. Dugaan itu muncul dalam penyidikan kasus pengadaan buku untuk sekolah dasar di Lombok Timur.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan nama terdakwa itu muncul dalam keterangan saksi, meski berasal dari dua perkara berbeda.

“Bukan ada hubungannya karena beda pengadaan. Cuma ada salah satu tersangka yang di keterangan saksi kami disebut,” kata Ugik, Rabu 29 April 2026. Ia belum bersedia mengungkap identitas terdakwa yang dimaksud.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan perkara Chromebook, jaksa penuntut umum menyebut ada sejumlah barang bukti yang akan dikembalikan ke penyidik Kejari Lombok Timur. Barang bukti itu rencananya akan digunakan dalam penanganan perkara lain.

Dalam perkara pengadaan buku SD, penyidik telah memeriksa 58 saksi. Kejaksaan juga masih menunggu keterangan ahli serta pemeriksaan tersangka untuk melengkapi berkas perkara.

Kejari Lombok Timur telah mengajukan permintaan audit kepada Inspektorat NTB guna menghitung kerugian keuangan negara. Namun hingga kini, permintaan tersebut belum mendapat balasan resmi.

“Apakah dari Inspektorat Provinsi menerima dari kami, belum ada balasan resminya,” ujar Ugik.

Mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Swadharma, menjelaskan pola pengadaan buku tidak dilakukan terpusat oleh dinas. Pengadaan dilakukan oleh masing-masing sekolah sesuai kebutuhan.

“Pengadaannya bukan dari atas, tapi dari bawah. Sekolah yang memesan. Karena itu kami harus cek satu per satu sekolah,” kata Ida Bagus.

Ia menyebut penyidik menduga adanya pengkondisian dan penggelembungan harga dalam proses pengadaan. Nilai kerugian negara masih dihitung karena setiap sekolah mengajukan kebutuhan berbeda.

Pengadaan buku tersebut mencakup buku Smart Assessment tahun anggaran 2021, buku muatan lokal 2023, dan buku pendidikan antikorupsi 2025. Program itu dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat terdapat 799 sekolah dasar di Lombok Timur. Dari jumlah itu, 665 sekolah berstatus negeri dan 134 lainnya swasta.