RRI.CO.ID, Mataram – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu mengusut dugaan korupsi pembangunan SDN 02 Dompu. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dompu, Rifaid.

Proses penyelidikan berjalan di tengah pengembalian sebagian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit mencatat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 177,631 juta dari total kontrak Rp 6,883 miliar.

Rifaid membenarkan dirinya telah dipanggil penyelidik untuk memberikan klarifikasi. “Iya sudah diperiksa, sifatnya hanya klarifikasi saja,” katanya saat dihubungi lewat sambungan telefon, Sabtu 14 Februari 2026.

Dia menegaskan proyek pembangunan sekolah itu tidak bermasalah meski menjadi temuan audit. “Jadi, kejaksaan menyarankan rekanan untuk mengembalikan temuan BPK,” ujarnya.

Nilai kekurangan volume pekerjaan disebut mencapai sekitar Rp 177 juta. Rekanan baru mengembalikan Rp 77 juta sehingga tersisa sekitar Rp 100 juta yang belum disetor.

Rifaid memastikan rekanan menyanggupi pengembalian penuh sesuai hasil audit. Surat pernyataan telah dibuat dan waktu pengembalian diberikan selama 60 hari.

Bangunan sekolah itu disebut telah rampung dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. “Sudah setahun lebih sekolah digunakan untuk KBM,” ungkapnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan hasil temuan audit BPK. Penelusuran kejaksaan kini masih berlanjut untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana.

Proyek pembangunan dilaksanakan dalam dua tahap anggaran. Tahun 2023 dialokasikan Rp 7 miliar dan dikerjakan CV Sumber Rejeki beralamat di Desa Tente, Kecamatan Woha, Bima.

Tahap lanjutan tahun 2024 dianggarkan Rp 6,9 miliar dan dikerjakan CV Bintang Nusantara beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Dompu. SDN 02 Dompu merupakan hasil penggabungan sekolah yang kini menempati lahan bekas SDN 13 Dompu, sementara lokasi lama di tepi jalan dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau Karijawa.