RRI.CO.ID, Mataram – Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Diyah Ratu Ganefi, menilai banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB saat ini menghadapi kendala permodalan dan kenaikan harga bahan baku. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pelaku usaha tidak mampu memenuhi permintaan pasar meski pesanan masih tersedia.

Menurut Diyah, kondisi itu terlihat dari sejumlah produk UMKM yang mengisi outlet Mandalika Rinjani (Marin), wadah pengembangan usaha kreatif yang berada di bawah PIM. Ia mengaku beberapa produk di outlet mengalami kekosongan bukan karena minimnya permintaan, melainkan karena pelaku usaha tidak lagi mampu memproduksi barang.

"Pesanan sebenarnya masih ada, tetapi mereka tidak bisa memenuhi karena sudah tidak memiliki modal. Selain itu, harga bahan baku juga terus meningkat," ujar Diyah, usai menjadi narasumber dialog UMKM di RRI Mataram, Kamis 23 Juli 2026.

Diyah mengatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi UMKM. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program seremonial, tetapi juga harus aktif melakukan pendampingan, memantau perkembangan usaha, serta membantu pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan.

Ia menilai banyak pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena itu, pemerintah perlu hadir memberikan pendampingan agar akses terhadap pembiayaan menjadi lebih mudah.

"Kalau persoalannya hanya modal, seharusnya ada solusi melalui akses pembiayaan. Yang penting mereka didampingi dan dibantu agar bisa mengakses program tersebut," katanya.

Selain akses permodalan, Diyah juga meminta pemerintah lebih banyak melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan dan pameran. Menurutnya, tingginya minat pelaku usaha mengikuti kegiatan yang digelar PIM menunjukkan kebutuhan mereka terhadap ruang promosi masih sangat besar.

Ia menyebut pada salah satu kegiatan PIM, kuota untuk 40 pelaku UMKM telah penuh sejak sepekan sebelum pelaksanaan. Bahkan hingga menjelang acara, masih banyak pelaku usaha yang ingin bergabung. "Artinya antusiasme UMKM sangat tinggi. Kami berharap ke depan ada kolaborasi dengan pemerintah agar lebih banyak pelaku usaha bisa difasilitasi," ujarnya.

Diyah juga menyoroti perlunya strategi yang lebih matang dalam mempersiapkan UMKM menghadapi event besar seperti MotoGP Mandalika. Menurutnya, pembinaan harus dilakukan jauh sebelum pelaksanaan acara agar produk yang dijual benar-benar sesuai kebutuhan pengunjung.

"Jangan setiap tahun menjual produk yang sama padahal tidak diminati. Pemerintah harus membantu UMKM membaca kebutuhan pasar, mulai dari jenis produk, kemasan, hingga kualitasnya," katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan pelaku UMKM NTB juga menghadapi persaingan ketat dengan produk dari luar daerah yang memiliki harga lebih murah, kualitas kemasan lebih baik, serta diproduksi secara massal. Kondisi tersebut membuat produk lokal semakin sulit bersaing, termasuk di sejumlah pusat oleh-oleh yang menggunakan identitas Lombok namun banyak menjual produk dari luar daerah.

Menurut Diyah, perlindungan terhadap produk lokal perlu diperkuat agar UMKM NTB memiliki ruang yang lebih besar di pasar. Ia juga menilai peningkatan kualitas produk, higienitas, inovasi kemasan, serta penguatan identitas wastra dan kerajinan lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di tengah gempuran produk luar.

"Pemerintah harus benar-benar hadir mendampingi UMKM. Kalau tidak, mereka akan semakin sulit berkembang, padahal pasar dan peminat produk lokal sebenarnya masih ada," kata Ganefi.