DPRD Lombok Barat Perjuangkan Aspirasi PKL Demi Ekonomi Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat menerima audiensi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Lombok Barat, Kamis 9 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam audiensi itu, APKLI menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Mulai dari penataan lokasi usaha, pembinaan kepada pelaku usaha, perlindungan hukum, hingga dukungan pemerintah agar usaha pedagang kaki lima dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat, Munawir Haris, mendengarkan secara langsung seluruh masukan yang disampaikan para perwakilan APKLI. Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi yang diterima akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk dicarikan solusi terbaik.

"Kami menerima seluruh masukan yang disampaikan para pedagang sebagai bagian dari tugas DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Persoalan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait," ujarnya.

Menurutnya, pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi kerakyatan yang perlu mendapatkan ruang usaha yang tertata, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, kebijakan yang diambil ke depan diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara penataan kawasan, kepentingan masyarakat, serta keberlangsungan usaha para pedagang.

Ia mengatakan, komunikasi yang terjalin melalui forum audiensi seperti ini menjadi langkah positif untuk membangun sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha kecil. Dengan begitu, setiap kebijakan yang lahir benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Kami ingin komunikasi seperti ini terus terbangun sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat luas," katanya.

Komisi II DPRD Lombok Barat berharap hasil audiensi tersebut menjadi awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pemberdayaan pedagang kaki lima. Selain menciptakan ketertiban kawasan usaha, langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kabupaten Lombok Barat.

"Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para pedagang harus terus diperkuat agar pemberdayaan pedagang kaki lima dapat berjalan optimal dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah," katanya mengakhiri.