RRI.CO.ID, DOMPU – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memang bukan daerah yang menjadi tolok ukur penghitungan inflasi nasional. Namun demikian, daerah ini tetap merasakan dampak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang terjadi di tingkat regional maupun nasional.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Dompu dinilai perlu memperkuat kerja sama dengan daerah lain, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok yang selama ini menjadi pemicu inflasi. Langkah tersebut diyakini mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga di pasar.

Inflasi kini menjadi tantangan yang harus diantisipasi seluruh negara, termasuk Indonesia. Upaya pengendaliannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk daerah pendukung seperti Kabupaten Dompu yang meski bukan daerah sampling inflasi tetap terdampak oleh perubahan harga komoditas.

Ekonom dari Institut Indikator Ekonomi dan Sosial (Indeks), Dr. Dodo Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah perlu membangun lebih banyak kerja sama lintas wilayah dalam memperkuat ketahanan pangan.

Menurut Ketua STKIP Yapis Dompu ini, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme saling memasok komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, maupun kebutuhan pokok lainnya.

"Daerah tidak bisa lagi berjalan sendiri. Kerja sama antar daerah menjadi penting agar ketika satu daerah mengalami kekurangan pasokan, daerah lain dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan begitu, gejolak harga dapat ditekan," ujarnya, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, konsep saling mengisi kebutuhan antar daerah akan menciptakan keseimbangan distribusi komoditas. Daerah yang mengalami surplus produksi dapat memasok daerah yang sedang mengalami defisit, sehingga tidak terjadi lonjakan harga akibat kelangkaan barang.

Selain menjaga stabilitas harga, pola kerja sama tersebut juga akan memperkuat ketahanan pangan daerah. Ketika distribusi pangan berjalan lancar, masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil.

Dr. Dodo menambahkan, ancaman yang harus diwaspadai pemerintah daerah bukan hanya inflasi, tetapi juga kemungkinan terjadinya stagflasi.

Stagflasi merupakan kondisi ketika inflasi meningkat secara signifikan, namun tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja maupun peningkatan produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh naiknya biaya produksi yang membuat dunia usaha kesulitan meningkatkan produksi maupun melakukan ekspansi.

"Kalau inflasi tinggi sementara produksi tidak bertambah dan lapangan pekerjaan tidak tumbuh, dampaknya jauh lebih berat bagi masyarakat. Daya beli menurun, investasi melambat, dan pemulihan ekonomi menjadi lebih sulit," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang tidak hanya berfokus pada pengendalian harga, tetapi juga mendorong peningkatan produksi sektor pertanian, memperlancar distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, serta menciptakan iklim usaha yang mampu membuka lapangan kerja baru.

Dengan strategi tersebut, Kabupaten Dompu diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian nasional maupun daerah.