Pemprov NTB Luncurkan Klinik Plana Kuda, Urusan Keuangan Tak Perlu Ribet

RRI.CO.ID, Mataram - Pemprov NTB meluncurkan Klinik Pusat Layanan Aduan dan Navigasi Aset serta Keuangan Daerah (Plana Kuda) di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Selasa, 22 September 2026. Klinik ini disiapkan untuk mempermudah konsultasi, pendampingan, hingga penyelesaian persoalan pengelolaan keuangan daerah. Layanan tersebut juga didukung sistem berbasis web sehingga pengguna tidak harus berulang kali datang ke kantor BKAD.

Sekretaris Daerah NTB Abul Chair meminta Klinik Plana Kuda tidak sekadar menjadi kanal informasi. Menurutnya, klinik harus mampu membedah persoalan yang dihadapi pengguna layanan sekaligus membantu menemukan solusinya.

"Khusus untuk keuangan, saya berharap ini menjadi wadah saling bertukar pikiran untuk membantu menganalisis masalah. Banyak orang memiliki laporan keuangan, tetapi belum mengetahui letak persoalannya," kata Abul Chair.

Dia menekankan fungsi klinik perlu diperkuat melalui mentoring, konseling, dan coaching. Dengan begitu, layanan tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah.

Abul juga mendorong seluruh perangkat daerah rutin mengukur kualitas layanan melalui Survei Kepuasan Layanan. Masukan dari stakeholder dinilai penting untuk memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan.

"Survei kepuasan ini penting untuk menangkap masukan, kritik, dan saran dari para stakeholder agar perbaikan berkelanjutan terus dilakukan," ujarnya.

Kepala BKAD NTB Nursalim mengatakan Klinik Plana Kuda dibuat untuk memangkas kerumitan administrasi. Sebelumnya, perwakilan pemerintah daerah maupun pemerintah desa harus datang ke sejumlah bidang untuk berkonsultasi.

Kini, layanan tersebut dipusatkan dalam satu tempat dan diperkuat kanal digital berbasis web.

"Ini adalah upaya kita mengubah mindset dan memangkas kerumitan administrasi. Dulu, perwakilan pemerintah daerah atau pemerintah desa harus bolak-balik ke lantai dua atau tiga untuk menemui bidang terkait," kata Nursalim.

Klinik Plana Kuda juga diarahkan untuk mendampingi pengelolaan keuangan program Desa Berdaya. BKAD akan membantu pemerintah desa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan batas waktu regulasi pada Januari 2027.

Selain itu, layanan ini diharapkan menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan keuangan daerah, termasuk percepatan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sebelumnya sempat mengalami kendala.

Abul Chair menegaskan transformasi digital harus menjadi target bersama perangkat daerah. Menurutnya, inovasi tidak selalu harus berupa aplikasi baru, tetapi harus mampu membuat layanan lebih mudah, cepat, dan bisa diakses tanpa terbatas ruang dan waktu.