RRI.CO.ID, Lombok Timur - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara dengan meraih lima penghargaan pada ajang Treasury Award Periode Semester I Tahun 2026 dan Sakra Periode Juli 2026 yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Selong. Penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi Lapas Selong dalam mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, menghadiri langsung kegiatan yang diikuti para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari seluruh satuan kerja mitra KPPN Selong. Selain penyampaian Press Release APBN dan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026, kegiatan tersebut juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus pemberian penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik.

Dalam ajang tersebut, Lapas Selong berhasil meraih Peringkat I Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai 100 atau sempurna, Peringkat II Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik, Peringkat II Pelaporan Capaian Output Terbaik, Peringkat II Laporan LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik. Disamping itu terdapat pula Peringkat III Deviasi RPD Halaman III DIPA Terbaik pada Semester I Tahun Anggaran 2026.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Lapas Selong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan," ujarnya, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Lapas Selong untuk terus mempertahankan kualitas tata kelola keuangan negara sesuai prinsip akuntabilitas dan good governance. Ini sekaligus meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab.