Rapat Koordinasi Inflalsi, Tekankan Penurunan Harga dan Penyaluran DAK Non Fisik

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Command Center. Rapat ini sekaligus membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang juga menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan anggaran DAK Non Fisik segera disalurkan ke OPD terkait agar pengawasan obat dan makanan berjalan maksimal.

"Anggaran segera disalurkan pengawasan obat dan makanan berjalan maksimal, termasuk pelaporan tidak tertunda,” ujarnya Selasa, 7 April 2026.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menambahkan, tren inflasi menunjukkan perbaikan signifikan. Inflasi tahunan yang sebelumnya di atas 4 persen kini berhasil ditekan menjadi 3,48 persen, masih berada dalam target pemerintah 2,5 ± 1 persen.

" Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Ini menunjukkan langkah pengendalian cepat yang positif," katanya.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menjelaskan, pengawasan obat dan makanan adalah faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, karena lebih dari 58 ribu industri besar dan 42 juta pelaku UMKM berada dalam rantai pengawasan. Aktivitas ekonomi sektor ini mencapai sekitar Rp6.000 triliun per tahun sehingga DAK Non Fisik BOK POM harus segera disalurkan.

"Penyaluran harus segera ke dinas kesehatan dan OPD terkait agar pengawasan berjalan optimal," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan, inflasi nasional pada Maret 2026 tetap terkendali meski bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri. Inflasi month-to-month tercatat 0,41 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 3,48 persen.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 0,32 persen, akibat meningkatnya konsumsi masyarakat. Namun pemerintah berhasil menahan lonjakan harga melalui kebijakan strategis, termasuk diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan secara nasional," ucapnya.

Ia juga mengingatkan, daerah tetap harus mewaspadai kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras, meski saat ini beberapa wilayah sudah mulai mengalami normalisasi harga pasca-Lebaran.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu Pertama April 2026, Kabupaten Lombok Timur berada di posisi ke-5 di Provinsi NTB dengan perubahan IPH -1,26 persen. Penurunan harga didominasi oleh cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan IPH daerah.

Mendagri Tito Karnavian menutup rapat dengan menegaskan, seluruh TPID daerah harus terus memperkuat koordinasi, menjaga keterjangkauan harga, memastikan kelancaran distribusi. Disamping itu mempercepat penyerapan anggaran yang berhubungan langsung dengan stabilitas harga dan layanan publik.