Kinerja Jamkrida NTB Syariah 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah, Ini Indikatornya

RRI.CO.ID, Mataram – Kinerja PT Jamkrida NTB Syariah sepanjang tahun 2025 mencatatkan capaian tertinggi sejak perusahaan berdiri. Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati, menyebut lonjakan ini tidak lepas dari dampak positif konversi ke sistem syariah yang mulai efektif berjalan.

“Alhamdulillah, tahun 2025 kita katakan sebagai yang tertinggi dalam sejarah Jamkrida. Ini menjadi titik balik setelah konversi ke syariah,” ujar Taufik, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 2 April 2026.

Ia menjelaskan, pendapatan imbal jasa kafalah (IJK) mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar Rp29 miliar dalam satu tahun, atau rata-rata lebih dari Rp2 miliar per bulan. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan periode sebelumnya yang masih di bawah Rp10 miliar per tahun.

Kontribusi terbesar berasal dari Bank NTB Syariah yang menyumbang sekitar 90 persen dari total bisnis penjaminan. Sisanya berasal dari Bank Dinar serta sejumlah BPR di NTB.

Dari sisi penjaminan, total nilai yang dijamin Jamkrida NTB Syariah sepanjang 2025 mencapai Rp1 triliun. Penjaminan didominasi proyek-proyek pemerintah, terutama sektor pemeliharaan infrastruktur, perumahan permukiman (Perkim), serta pertanian.

“Yang paling dominan memang dari proyek pemerintah, khususnya pemeliharaan. Untuk konstruksi ada, tapi tidak sebesar itu,” katanya.

Pertumbuhan bisnis ini turut mendorong peningkatan aset perusahaan secara signifikan, dari sekitar Rp57 miliar menjadi Rp87 miliar atau naik hampir 70 persen. Laba perusahaan juga mengalami kenaikan sekitar 17 persen, dari Rp3,2 miliar menjadi Rp3,8 miliar.

Menurut Taufik, meski pendapatan dari penjaminan tidak bisa langsung diakui sekaligus, arus kas yang kuat memungkinkan perusahaan meningkatkan investasi, termasuk melalui penempatan deposito yang turut menyumbang pendapatan.

Ke depan, Jamkrida NTB Syariah menargetkan ekspansi bisnis lebih agresif pada 2026 dengan target penjaminan mencapai Rp2 triliun, terutama melalui optimalisasi kerja sama dengan Bank NTB Syariah yang saat ini baru menyumbang sekitar 25 persen dari total potensi bisnis.

Selain itu, perusahaan juga mulai memperluas jangkauan layanan dengan membuka agen di sejumlah kabupaten/kota guna menangkap potensi pasar baru.

Namun demikian, Taufik mengakui masih terdapat tantangan terkait pemenuhan modal inti sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 2026, perusahaan ditargetkan memiliki ekuitas minimal Rp75 miliar dan meningkat menjadi Rp100 miliar pada 2028.

“Saat ini ekuitas kita masih sekitar Rp58 miliar, sehingga masih perlu tambahan sekitar Rp17 miliar. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah melalui penyertaan modal,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah daerah seperti Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa Barat telah merencanakan penambahan modal dalam waktu dekat.