Resmi Dilantik, Ini Susunan Baru Pimpinan OJK 2026–2032

RRI CO.ID, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu 25 Maret 2026. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Dari tujuh pejabat yang dilantik, lima di antaranya merupakan hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna pada 12 Maret 2026, usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI. Sementara dua lainnya berasal dari unsur ex-officio Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Adapun tujuh pejabat yang resmi mengucapkan sumpah jabatan adalah Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua, Hasan Fawzi, Dicky Kartikoyono, Adi Budiarso, serta dua anggota ex-officio yakni Juda Agung dan Thomas A.M Djiwandono.

Dengan pengucapan sumpah ini, ketujuhnya resmi menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang telah diperkuat melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pelantikan ini juga menandai penguatan kepemimpinan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional, memperluas pendalaman pasar, serta meningkatkan perlindungan konsumen di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam pernyataannya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan terus mengedepankan pelindungan konsumen dan memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong sektor jasa keuangan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Acara pelantikan turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR RI, kementerian/lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.